Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. | Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Berbagai kecurigaan muncul di balik kegigihan sejumlah mantan kader Partai Demokrat untuk tetap melakukan kongres luar biasa (KLB) di sebuah hotel di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut), Kamis (4/3) malam WIB. Padahal, KLB itu ilegal karena tidak memenuhi syarat anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang sah.
"Memang cukup mengherankan mencermati persistennya upaya melakukan KLB ilegal oleh mantan-mantan kader Demokrat, walaupun syarat-syarat KLB menurut AD/ART partainya itu tidak mungkin dipenuhi karena terkait persetujuan ketua MTP (majelis tinggi partai)," kata dosen Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (5/3/2021).
Baca Juga: Ngeri Betul! Sebut Jokowi Lembek, Politikus Demokrat 'Ancam' Geruduk Istana
Menurut Umam, masyarakat menjadi menduga-duga, persistensi kelompok gerakan pengambilalihan kepimpinan Partai Demokrat (GPK PD) itu tidak lepas dari sosok di balik arus kelompok itu. Yang pasti, sambung dia, tampak jelas cara mareka cukup sistematis dan di-back up oleh elemen eksternal.
"Termasuk pihak yang bisa menyadap komunikasi dan akun-akun pribadi pengurus PD," katanya.
Umam mengatakan, jika sampai KLB PD itu berakhir seperti Partai Berkarya, hal itu akan mengonfirmasi pemerintah melakukan pembiaran atas upaya pembusukan kekuatan oposisi. Di sini, Demokrat memang berada di luar kekuasaan yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah.
"PDIP sebagai partai penguasa pernah merasakan bagaimana partainya dipersekusi di zaman Orba (Orde Baru). Jika Presiden Jokowi dan pemerintah serius pada komitmen demokrasi, seharusnya ikut melindungi eksistensi Demokrat, untuk demokrasi yang sehat. Rakyat akan melihat seperti apa sebenarnya kualitas komitmen demokrasi pemerintahan ini," kata Umam.
Selain itu, Umam juga mengusulkan agar pemerintah bisa membina dugaan keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko dalam GPK PD. "Jika memang terlibat, Presiden Jokowi harus mengevaluasi posisi Moeldoko di pemerintahan saat ini," katanya.
Sebelumnya, politikus PD Andi Arief membongkar keterlibatan Moeldoko dengan mengunggah tiket perjalanan ke Deli Serdang untuk bertemu eks kader yang menyelenggarakan KLB. Menurut Andi, Moeldoko terbang ke Sumut untuk menemui kader PD yang dipecat dan mereka ingin menggelar KLB.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
