Direktur Pertamina Dipecat karena TKDN, Anak Buah Prabowo Berani Singgung Proyek Kemenhan

Menurutnya, pemerintah juga wajib memantau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP) terkait tugasnya menjalankan aturan TKDN. Rendahnya penyerapan produk dalam negeri dalam pengadaan barang pemerintah dan BUMN karena LKPP sebagai pelaksana tidak melakukan penyesuaian atau perubahan dalam peraturannya.

"Seharusnya dengan kebijakan TKDN itu, berarti kita bisa menerapkan non-tarif untuk menahan laju masuknya barang impor," tegasnya.

Baca Juga: Ahok Angkat Suara Soal Jokowi Pecat Pejabat Tinggi Pertamina

Selain itu, pemerintah diminta memperhatikan masalah rendahnya serapan produk lokal dalam lelang pengadaan barang oleh instansi pemerintah dan BUMN. Kondisi ini terjadi karena aturan yang dibuat LKPP sebagai pelaksana cenderung menguntungkan produk impor. Dampaknya, dana ratusan triliun dalam anggaran belanja pemerintah dan BUMN yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri menjadi tidak efektif.

"LKPP itu lebih memprioritas harga murah, importasi material atau barang lainnya akan membanjiri pasar kita, terutama misal dari China atau negara lain yang lebih efisien. Maka produsen atau industri lokal kalah lebih dulu. Jadi patokannya jangan harga murah, lihat juga sisi kandungan lokalnya, dan tentu kualitas," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan bahwa Presiden Jokowi telah memecat langsung salah satu pejabat tinggi Pertamina. Luhut mengaku sudah menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi soal pemecatan itu. Presiden, lanjut Luhut, memiliki alasan kuat yaitu soal penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

"Alasan saya TKDN, itu saja," ujar Luhut menirukan ucapan Jokowi. 

Baca Juga: Hati-Hati Pak Jokowi, Gegara Moeldoko, Pemerintahan Bapak dalam Bahaya Besar, Hati-Hati

"Pertamina itu ngawurnya minta ampun itu, masih impor pipa. Padahal sudah bisa dibuat di Indonesia, bagaimana itu," kata Luhut.