Kedua pria itu berargumen bahwa ICC bias dan bahwa sistem hukum independen untuk menuntut kejahatan perang sudah ada di Israel.
Upaya Netanyahu dan Gantz didukung oleh Presiden Reuven Rivlin dan kepala IDF Aviv Kohavi, yang saat ini sedang dalam perjalanan tiga hari ke Eropa untuk membela kasus Israel.
Kepala jaksa ICC Fatou Bensouda mengumumkan pembukaan resmi investigasi kejahatan perang pada 3 Maret.
"Investigasi akan mencakup kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan yang diduga telah dilakukan dalam situasi tersebut sejak 13 Juni 2014," katanya dalam sebuah pernyataan.
Meski ditolak oleh Israel dan sekutu internasionalnya, langkah tersebut disambut baik oleh warga Palestina , dengan Perdana Menteri Mohammed Shtayyeh menggambarkan langkah tersebut sebagai "kemenangan untuk keadilan dan kemanusiaan".
Sejak pengumuman tersebut, Ramallah telah menyiapkan dokumen dan menyerahkan bukti kejahatan perang Israel ke ICC.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto