Mendag Habis Dibombardir, Oposisi dan PDIP Tolak Impor Beras 1 Juta Ton

Rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton terus mendapat penolakan dari berbagai pihak. Tak hanya dari kalangan oposisi, PDIP sebagai partai pengusung utama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, juga menolak. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, kebijakan impor sarat dengan kepentingan pemburu rente.

Hasto menyayangkan sikap Menteri Perdaganan, M Lutfi yang masih ngotot melakukan impor beras meski banyak yang menolak. Sikap Lutfi ini, kata dia, mengabaikan masukan dari menteri terkait dan para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan.

Hasto mengingatkan, basis kekuatan utama pemerintah adalah rakyat. Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan. Karena itu, menteri sebagai pembantu presiden, di dalam mengambil keputusan politik harus senapas dengan kebijakan politik pangan kepala negara.

“Termasuk berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani,” katanya.

Baca Juga: Komisi IV DPR RI Tolak Keras Impor Beras 1 Juta Ton

Hasto menyarankan, Lutfi belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan. Karena itu, menteri sebagai pembantu presiden jangan hidup di menara gading.

Atas dasar hal tersebut, PDIP meminta Lutfi melakukan koordinasi dengan pihak terkait, baik Kementerian Pertanian (Kementan), Bulog, asosiasi petani, para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah.

Menurut dia, politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Jangan korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente.

Lalu, Hasto menceritakan, sejak Maret 2020, PDIP telah memelopori gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan. “Seluruh kepala daerah partai bergerak. Langkah ini yang seharusnya dipilih para pembantu presiden,” ucapnya.