Awas Meriang Mas AHY Dengar Ini: 72,2% Rakyat Bilang Demokrat Jenderal Moeldoko Tidak...

Konflik di tubuh Partai Demokrat masih berlanjut. Kubu Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Ketum Moeldoko sama-sama mengklaim bahwa merekalah yang berhak atas kepengurusan partai berlambang bintang mercy tersebut.

Terkait itu, baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 6 Maret sampai 14 Maret 2021, Indonesia Development Monitoring (IDM) melakukan survei untuk melihat pandangan masyarakat Indonesia terhadap kisruh Demokrat khususnya pandangan publik terkait dinasti politik serta legalitas dari masing-masing kubu.

Dari temuan survei didapati bahwa sebanyak 72,2 persen responden menyatakan bahwa pengangkatan Moeldoko sebagai ketua umum dan pengurusnya dari KLB Partai Demokrat di Deli Serdang tidak ilegal.

"Sebanyak 12,5 persen menyatakan bahwa kepengurusan hasil KLB ilegal dan sebanyak 15,3 persen menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab," kata Direktur Eksekutif IDM, Fahmi Hafel, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (22/3/2021).

Baca Juga: Anies-AHY jadi Capres Pilihan Anak Muda Zaman Now

Kemudian, sebanyak 86,7 persen responden menyatakan bahwa kepengurusan Partai Demokrat sebelum KLB merupakan bagian dari dinasti politik.

"Dan sebanyak 7,4 persen menyatakan bukan bagian dari dinasti politik, sedangkan sebanyak 5,9 persen tidak menjawab," katanya.

Uniknya, tambah Fahmi, hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 87,3 persen responden setuju kalau praktik dinasti politik di Partai Demokrat menimbulkan iri hati para kader dan menghambat kemajuan para kader di luar keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sementara itu, ada sebanyak 9,6 menyatakan tidak setuju dan 3,1 persen tidak mau menjawab.

Bahkan, mayoritas responden, tepatnya sebanyak 86,7 persen responden setuju kalau praktik dinasti politik di Partai Demokrat yang menjadi penyebab konflik di internal selama dipimpin AHY.

"Dan sebanyak 7,1 persen tidak setuju dan sebanyak 6,2 persen tidak menjawab," imbuhnya.

Sebagai informasi, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat dalam forum Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret 2021 lalu. Menanggapi itu, AHY tegas menyatakan bahwa KLB tersebut abal-abal karena tidak sesuai dengan AD/ART partai.

Terlepas dari survei di atas, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menegaskan dinasti politik sesungguhnya tak bagus diterapkan di partai politik yang berkonsep modern.

"Karena partai modern bukan bersandar pada dinasti politik. Tapi pada kekuatan dalam membangun dan memperkuat pelembagaan partai politik, seperti membangun demokratisasi di internal partai, membuat kaderisasi yang baik, rekrutmen politik yang menjungjung nilai-nilai prestasi, dan lain-lain," jelas Ujang.

Baca Juga: Mas AHY, Awas Anda Kejang-Kejang, Dengar Nih: Peluang Moeldoko Disahkan Negara Besar, Sangat..

"Dinasti politik akan membunuh pelembagaan partai politik. Karena yang berkuasa hanya dari klan tertentu, dari keluarga tertentu. Tidak terbuka untuk semua," lanjut Ujang.