WE Online, Jakarta - Organisasi Supply Chain Indonesia menginginkan anggaran untuk subsidi BBM dialihkan guna pembenahan infrastruktur dan insentif bagi sektor logistik yang dinilai masih menjadi beban biaya bagi dunia usaha di Tanah Air.
"Subsidi BBM sebaiknya dialihkan untuk pembangunan dan pengembangan infrastruktur logistik yang menjadi salah satu masalah utama dalam kelancaran arus barang," kata Ketua Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Menurut Setijadi, pengalihan subsidi BBM untuk pengembangan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi infrastruktur di Indonesia.
Pada saat ini, ujar dia, nilai investasi infrastruktur masih sekitar 5 persen dari jumlah keseluruhan Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal, ia mengemukakan bahwa investasi infrastruktur di India mencapai 7,5 persen dari PDB dan di Tiongkok 10 persen dari PDB.
"Peningkatan dana untuk infrastruktur diperlukan untuk memperbaiki kondisi infrastruktur Indonesia yang tercermin dari peringkat infrastruktur dalam The Global Competitiveness Report 2013-2014, yang dikeluarkan oleh World Economic Forum. Infrastruktur Indonesia pada peringkat 61 dari 148 negara," katanya.
Sedangkan di antara negara-negara ASEAN, peringkat infrastruktur Indonesia di bawah Singapura (peringkat 2), Malaysia (29), Thailand (47), dan Brunei Darussalam (58). Selain itu, hasil pengembangan infrastruktur dinilai akan dapat mempercepat waktu transportasi dan meningkatkan produktivitas armada yang terkendala infrastruktur.
"Sebagai contoh, produktivitas armada antara Cikarang-Pelabuhan Tanjung Priok saat ini sangat rendah. Armada hanya bisa mencapai 14-20 trip/bulan, jadi kurang dari 1 trip/hari. Dengan jarak Cikarang-Pelabuhan Tanjung Priok hanya sekitar 40 km, seharusnya produktivitas armada bisa 2-3 trip/hari," katanya.
Untuk itu, menurut dia, pengembangan infrastruktur harus dilakukan secara sistematis dan terpadu misalnuya dengan pengembangan infrastruktur di dalam maupun di luar pelabuhan seperti dengan membangun depo kontainer di Cikarang.
"Selain itu memang diperlukan pula peningkatan pelayanan kepelabuhanan, misalnya, termasuk mengefektifkan Program 24/7," katanya.
Terkait dengan insentif logistik, ia memaparkan subsidi BBM juga dapat dialihkan untuk peremajaan armada truk dengan bunga rendah agar sektor transportasi lebih kompetitif. Sampai saat ini, jelas dia, truk dianggap barang komersial (bukan investasi), sehingga dikenai bunga tinggi, sedangkan peremajaan diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya pemeliharaan armada.
"Sektor logistik sangat kompleks, sehingga pemerintah baru sangat diharapkan untuk dapat membangun suatu sistem logistik Indonesia yang tangguh dengan pengembangan infrastruktur yang terpadu dan kebijakan yang kondusif," kata Setijadi. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
