Disebut Bakal Rebut Kantor, Kubu Moeldoko 'Toyor' Prajurit AHY: Andi Arief Kan Suka Sakau

Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi DPP Partai Demokrat (PD) kubu Ketua Umum Moeldoko, Saiful Huda Ems, membantah pernyataan Ketua Bappilu DPP PD kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Andi Arief, yang menuding pihaknya bakal merebut kantor partai di jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Pria yang akrab disapa SHE itu mengatakan, tidak akan mungkin karena yang jelas sampai saat ini dia belum pernah mendengar adanya rencana pengambil alihan Kantor DPP Partai Demokrat tersebut.

Baca Juga: Dag Dig Dug... Menanti Nasib Demokrat Hari Ini, Kubu AHY atau Moeldoko?

"Karena kami ini bukan preman yang suka main rebut. Kami ini taat hukum dan tidak akan pernah melanggar undang-undang. Andi Arief itu kan suka sakau, makanya suka ngomong ngelantur dan menyebarkan hoaks, seakan-akan Partai Demokrat kepemimpinan Pak Moeldoko ini brutal seperti SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," ujarnya kepada wartawan, Rabu (31/3/2021).

Dia menegaskan, tak ada sama sekali rencana perebutan Kantor DPP Partai Demokrat itu. Pihaknya pun masih sangat mampu untuk mendirikan Kantor DPP Partai Demokrat yang jauh lebih bagus, representatif, dan tempatnya strategis jika mereka mau memiliki kantor yang baru.

"SBY itu sudah sangat terkenal suka melakukan cara-cara preman karena dia sudah terbiasa bergaul dengan kelompok-kelompok radikal. Karenanya, pengambilalihan Kantor DPP Partai Demokrat oleh kubu Moeldoko itu hanyalah halusinasi SBY dan pengikutnya seperti Andi Arief yang suka sakau dan menebarkan hoaks," ungkap SHE.

Lebih lanjut SHE mengatakan, pengurus DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko sudah pernah mengumumkan di acara konferensi pers di Menteng yang dihadiri oleh banyak wartawan dari berbagai media beberapa minggu lalu bahwa kantor DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko ada di Jalan Pemuda No. 712 Rawamangun, Jakarta Timur.

Menurutnya, kantor itu sangat bersejarah, yakni kantor yang pertama kali digunakan oleh para pengurus DPP Partai Demokrat selama 12 tahun dan yang mengantarkan SBY sebagai 'penumpang baru' Partai Demokrat menjadi Presiden RI selama dua periode.

"Olehnya, tema kita kali ini adalah mengembalikan Partai Demokrat pada khittah aslinya sejak pertama kali didirikan dan tidak pernah melanggar Undang-Undang. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh SBY yang memimpin partai dengan keluarganya sendiri dan menyingkirkan para pendiri partai dan kader-kader partainya sendiri yang kritis-kritis seperti Mas Anas Urbaningrum, Mas Mohammad Nazarudin, Pak H. Marzuki Alie, Bang Johni Allen Marbun, Pak Max Sopacua, Bang H. Darmizal dll.," kata pria yang juga seorang advokat itu.