Advokat dari LQ Indonesia Ngadu ke Komisi Yudisial, Gara-Gara...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Advokat dari LQ Indonesia Lawfirm Jaka Maulana dan Natalia Manafe melaporkan oknum hakim Pengàdilan Negeri Surabaya ke Komisi Yudisial (KY) Jakarta, Rabu (7/4).

Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/4/2021), Jaka dan Natalia yang juga kuasa hukum Christian Halim telah melaporkan Ketua Majelis Hakim (NMP), Hakim anggota (M T PP), dan (Hj.W) yang menyidangkan perkara Pelapor Christeven Mergonoto, dengan penetapan No 195/Pid.B/2021/PN SBY pertanggal 29 Maret 2021 ke Komisi Yudisial. Baca Juga: Sidang Lanjutan Christian Halim Sengit, LQ Indonesia Bakal Ngadu ke KY

Aduan ttersebut tercatat tercatat dengan Nomor Aduan 0404/IV/2021/P tertanggal 7 April 2021. Aduan pelanggaran kode etik.

"Jika terbukti maka pihaknya akan mengambil 2 langkah hukum lagi pertama adalah mempidanakan oknum hakim atas pasal 421 KUH Pidana dugaan penyalahgunaan wewenang, dan kedua, pengajuan pembatalan putusan karena jelas tertera di Pasal 3 KUHAP. “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, Jika melanggar KUHAP maka putusannya seharusnya tidak sah." ujarnya. Baca Juga: Hakim Tolak Eksepsi Habib Rizieq, Omongan Kuasa Hukumnya Kembali Disorot: Kita...

Menurut dia, pihaknya memastikan lawfirm-nya akan terus memantau agar aparat penegak hukum wajib taat kepada aturan Undang-Undang.

Sementara itu, Advokat Alvin Lim, menambahkan keprihatinan mengenai banyaknya dugaan pelanggaran hukum Acara Pidana dalam peradilan di Indonesia.

"Sidang Christian Halim ini adalah salah satu contoh "Peradilan sesat". Kenapa? Peradilan sesat adalah proses hukum atau "due process of law" yang melanggar aturan acara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 KUH Acara Pidana. Sidang tanggal 5 April 2021 di ruang Candra, PN Surabaya dengan jelas, kuasa hukum menyatakan ke Hakim di depan persidangan bahwa pasal 160 KUHAP ayat 1 (c) berisi.

"Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Lanjutnya, Alvin meminta kepada Majelis Hakim agar Mohammad Gentha Putra dipanggil atas permintaan Penasehat Hukum untuk di dengar keterangannya karena ada dokumen dan keterangan yang setelah di cek diduga keterangannya yang diduga palsu.

"Jelas dugaan keterangan palsu adalah upaya saksi dalam melecehkan pengadilan, juga dapat dikenakan pasal 242 KUH Pidana tentang Sumpah palsu." katanya lagi.

Menurut dia, tujuan pemeriksaan saksi adalah untuk mencari kebenaran materiil. Jadi ketika penasehat hukum sesuai haknya meminta agar kembali dihadirkan, maka berdasarkan pasal 160 KUH Acara Pidana, Hakim wajib mendengarkan karena Gentha adalah saksi yang tertera dalam Berkas Perkara. Namun anehnya, jawaban hakim malah melanggar KUHAP, dijawab,

"Jaksa sudah berusaha menghadirkan dua kali namun gagal, silahkan Penasehat Hukum saja yang menghadirkan Gentha." ucap Hakim Anggota.

"Jaksa selaku eksekutor, dengan ucapan Hakim bahwa Penasehat Hukum saja yang menghadirkan Gentha, maka Hakim secara langsung mengalihkan tanggung jawab dan tugas Jaksa ke Penasehat Hukum, jadi apakah boleh nanti dia saja yang sekalian buat surat tuntutan?" kata Alvin dengan nada heran.

Atas dugaan pelanggaran kode etik Hakim dalam perkataan tersebut, maka LQ Indonesia Lawfirm, melaporkan Oknum Hakim ke Komisi Yudisial agar bisa diperiksa. 

"Itulah tugas lawyer. Jika lawyer tidak berani membela dan bertabrakan dengan pihak yang melawan hukum, bagaimana masyarakat yang terkena kasus bisa memperoleh keadilan?" ucapnya.