7 Fakta di Balik Wacana Reshuflle Kabinet, Bahlil Calon Kuat Menteri Investasi

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, dia tidak tahu apakah Bambang Brodjonegoro akan kembali masuk kabinet atau tidak. Menurutnya, pemilihan Menteri dan Kepala Lembaga di kabinet merupakan keputusan Presiden Joko Widodo.

4. Posisi Menteri Investasi akan jadi rebutan partai politik

Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuti melihat, dari dua pos kementerian yang diusulkan Presiden Jokowi untuk dirombak, Menteri Investasi yang berpotensi menjadi rebutan partai politik. Sehingga, secara tidak langsung hal ini akan dapat mengundang persaingan di internal koalisi yang bisa berujung pada kegaduhan politik.

"Menempatkan profesional menjabat di posisi menterinya, belum tentu jadi solusi. Mengingat betapa strategis posisi ini bagi pengelolaan keuangan negara, ada kemungkinan jabatan ini akan tetap jadi rebutan parpol," kata mantan aktivis 98 itu.

5. Peleburan dua kementerian, pemerintah dianggap mengutamakan investasi

Ray Rangkuti menilai, peleburan dua kementerian menandakan dua hal. Pertama, lemahnya komitmen Jokowi pada pengembangan riset dan teknologi. Menurut Ray, peleburan dalam satu badan akan membuat upaya menjadikan riset sebagai garda depan keputusan pengambilan kebijakan jadi terhambat.

"Dan dengan sendirinya, dana dan fokus riset juga akan berubah," tutur Ray saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Kedua, kata Ray, betapa investasi jauh lebih utama dari pada pengembangan keilmuwan berbasis riset. Dia menilai, jika kepedulian Jokowi kuat pada pengembangan pengetahuan dan teknologi berbasis riset dan hasil karya bangsa sendiri, kementerian riset itu mestinya tetap dipertahankan.

6. Alasan yang mungkin mendasari BKPM ‘naik kelas’ jadi kementerian

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, secara pasti dirinya tidak mengetahui pembentukan Kementerian Investasi tersebut. Namun bisa saja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kurang lincah untuk menarik investasi dalam situasi seperti ini.

Mengingat, BKPM hanya bersifat badan dan bukanya Kementerian. Namun, Agus menilai pembentukan Kementerian Investasi ini merupakan keputusan dan kewenangan Presiden Joko Widodo.