Digoyang Kiri-Kanan, Mas Nadiem di Bawah Lindungan Ketum PDIP

Di tengah isu bakal direshuffle karena banyak errornya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim merapat ke Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Kader-kader banteng pun langsung ngejagain Nadiem. Setelah berada di bawah lindungan Ibu Banteng, apakah Nadiem yang biasa disapa Mas Menteri ini, akan aman?

Saat ini, kursi Nadiem sedang digoyang dari kiri maupun kanan. Penyebabnya banyak. Mulai dari hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP), hingga hilangnya nama KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU, dalam Kamus Sejarah Indonesia jilid I.

Di tengah goyangan tersebut, Nadiem tahu betul siapa yang bisa memberi perlindungan. Dia menemui Mega di kediamannya, Jalan Teuku Umar Nomor 27 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/4). Dalam pertemuan ini, Mega bertindak sebagai Ketua Dewan Pembina Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Makanya, hadir juga Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Namun begitu, Mega juga didampingi beberapa pentolan PDIP. Seperti Menkumham Yasonna H Laoly, Ketua DPP PDIP yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Baca Juga: Sowan ke Megawati, Nadiem Makarim Digoda Warganet: Ciiee...

Pertemuan berlangsung sekitar dua jam. Dalam foto-foto yang beredar, Nadiem, Mega, dan yang lainnya, tampak sangat akrab. Mereka juga banyak saling lempar senyum.

Nadiem pamerin momen pertemuan itu di akun Instagram pribadinya, @nadiemmakarim, kemarin. Mantan CEO Gojek itu mengajak Megawati berswafoto. “Ngobrol dua jam bersama Bu Mega. Diskusi strategi mempercepat merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Saya banyak belajar dari pengalaman beliau,” tulis Nadiem.

Dengan pertemuan ini, apakah Nadiem bakal aman dari reshuffle kabinet? Ahmad Basarah menjawab diplomatis. Dia bilang, PDIP tidak memiliki kapasitas untuk mengevaluasi kinerja Nadiem. Menurutnya, hanya presiden yang berhak mengevaluasi kinerja para pembantunya. “Kami hormati hak konstitusional presiden itu,” kata Basarah, kepada wartawan, kemarin.

Basarah mencoba meyakinkan, pertemuan itu bukan membahas reshuffle. Pertemuan itu berisi diskusi terkait Pancasila sebagai dasar pendidikan kewarganegaraan. Termasuk Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang di dalamnya sudah diatur Pancasila sebagai mata kuliah wajib.