Kesenjangan Vaksin Negara Kaya dan Berkembang, Jokowi Berikan Sorotan di KTT Kesehatan Global

Presiden Joko Widodo dalam pidato KTT Kesehatan Global, menyoroti kesenjangan vaksin COVID-19 antara negara-negara kaya dengan negara-negara berkembang. Ketimpangannya, menurut Kepala Negara, sangat besar.

Dalam pidatonya, seperti yang dikutip dari siaran pers Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Presiden Jokowi mengatakan pandemi COVID-19 hanya bisa diatasi jika semua negara pulih. Bukan negara-negara tertentu saja.

Baca Juga: Ragu Jabatan Jokowi Sampai 2024, Rocky Gerung yang Dungu, Dengerin! Rakyat Ngarep 3 Periode

Hanya persoalan lainnya yang menjadi kendala, adalah akses terhadap vaksin yang mestinya adil dan merata. Maka Presiden Jokowi mengajak para pemimpin dunia, agar melakukan tindakan nyata

"Saya harus kembali mengingatkan kita semua bahwa kita hanya akan betul-betul pulih dan aman dari COVID-19 jika semua negara juga telah pulih. No one is safe until everyone is," ujar Presiden Jokowi saat berpidato secara virtual dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kesehatan Global, pada Jumat malam, 21 Mei 2021.

Saat ini vaksinasi terhadap kelompok berisiko rendah yakni anak-anak dan usia belia, mulai dilakukan. Tapi baru sebanyak 0,3 persen vaksin global yang tersedia terutama bagi negara berpenghasilan rendah.

Kesenjangan terlihat jelas, saat 83 persen pasokan vaksin global telah diterima negara-negara kaya. Sementara 17 persen sisanya diterima negara-negara berkembang. Padahal terdapat di dalamnya 47 persen populasi dunia.

"Untuk itu kita harus melakukan langkah nyata yaitu, dalam jangka pendek, kita harus mendorong lebih kuat lagi doses-sharing melalui skema Covax Facility. Ini merupakan bentuk solidaritas yang harus didorong dan dilipatgandakan khususnya dalam mengatasi masalah rintangan suplai," jelas Presiden.

Adapun dalam jangka panjang, masyarakat global harus dapat melipatgandakan produksi vaksin untuk memenuhi kebutuhan global dan membangun ketahanan kesehatan. Hal tersebut tentunya memerlukan peningkatan kapasitas produksi secara kolektif melalui alih teknologi dan investasi.

"Jika isu kapasitas produksi dan distribusi vaksin tidak segera ditangani saya khawatir akan semakin lama kita dapat menyelesaikan pandemi ini," katanya.

Menurut Presiden Jokowi, negara-negara anggota G-20 perlu mengambil langkah untuk mendukung terus peningkatan produksi vaksin, juga keadilan untuk akses bagi semua negara.

Maka Indonesia mendukung penuh proposal TRIPS Waiver yang mengusulkan untuk sementara waktu melepaskan kewajiban dalam melindungi hak kekayaan intelektual terkait pencegahan, penanganan, atau pengobatan COVID-19.

Indonesia telah memutuskan untuk menjadi salah satu negara co-sponsor proposal tersebut. Indonesia juga berharap agar negara-negara anggota G-20 lainnya dapat memberikan dukungan yang sama.

"Sebagai produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara, Indonesia siap untuk menjadi hub bagi peningkatan produksi vaksin di kawasan," jelasnya.

Ke depannya, Jokowi juga mengimbau negara-negara G20 untuk membangun ketahanan kesehatan global yang lebih kokoh. Guna mengantisipasi ancaman pandemi serupa di tahun-tahun mendatang. Oleh karenanya, kerja sama global menjadi sebuah keniscayaan.

"Prinsip-prinsip dalam Deklarasi Roma sangat penting untuk ketahanan kesehatan global. Namun, prinsip tersebut tidak akan berarti jika tidak diterapkan secara konkret. Implementasi adalah kunci dan dunia hanya bisa pulih serta menjadi lebih kuat jika kita melakukannya bersama. Recover together, recover stronger," tandasnya.

KTT Kesehatan Global merupakan salah satu pertemuan G-20 di bawah Presidensi Italia untuk tahun 2021. KTT ini dihadiri oleh kepala negara atau kepala pemerintahan G-20, negara undangan, serta pimpinan organisasi internasional.

KTT Kesehatan Global menghasilkan kesepakatan "Deklarasi Roma" yang berisikan prinsip kerja sama multilateral dan tindakan bersama untuk mencegah krisis kesehatan global di masa depan dengan komitmen untuk membangun dunia yang lebih sehat, aman, adil, dan berkelanjutan.