Kredit Foto: Instagram/Ganjar Pranowo
Tidak mulusnya relasi ini, dia berpendapat, tidak terjadi baru-baru ini, melainkan sejak lama, sedikitnya semenjak momen pilkada tahun 2018--pencalonan untuk periode kedua.
Gejala itu, menurutnya, efek dari sistem politik yang tidak meniscayakan ketua partai pemenang pemilu menjadi pemimpin pemerintahan sehingga rentan memicu konflik.
"Misal, di Eropa itu kan ketua partai politik otomatis jadi perdana menteri. Kalau di kita kan enggak. Semua kader parpol yang punya potensi kan bisa saja melakukan berbagai upaya untuk mendapat dukungan masyarakat," ujarnya.
Menurut Teguh Yuwono, sangat mungkin relasi Ganjar dengan partai pengusungnya di daerah, berbeda dengan yang di pusat, dalam hal ini Megawati sebagai ketua umum.
"Jadi ini masalah relasi yang tidak mulus saja antara Gubernur dengan partai pengusungnya di daerah. Kalau di tingkat pusat saya kira hanya Bu Mega yang memahami dan mengerti sepak terjang Ganjar. Dan mestinya dengan kinerja Ganjar yang bagus, kan malah menguntungkan PDIP," katanya.
Ia tidak memungkiri ada faktor lain yang bisa ikut memengaruhi, karena ada unsur Puan yang berpotensi menjadi calon presiden atau wakil presiden.
"Tapi, menurut saya, ini lebih ke masalah sopan santun, tata krama politik. Atau jangan-jangan PDIP lewat Mbak Puan itu ingin menguji apakah orang-orang di luar keluarga Megawati itu cukup bagus untuk menjadi kandidat. Apakah dukungan masyarakat itu berbasis trah Soekarno atau tidak," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Alfi Dinilhaq
