Firli Bahuri Maju Tak Gentar, Lantik 1.271 Pegawai KPK Jadi ASN

Firli juga mengingatkan anak buahnya untuk bersiap melakukan perang badar memberantas korupsi. “Dengan menjadi manusia yang adil dan beradab, Insya Allah, Sila Ketiga Persatuan Indonesia akan menjadi kekuatan segenap bangsa Indonesia dalam perang badar melawan korupsi,” ujar anggota polisi berpangkat Komjen itu.

Firli lantas menyinggung nasib 24 dari 75 pegawai yang tak lolos TWK. Kata dia, 24 orang tersebut masih berpeluang menjadi ASN asalkan bersedia mengikuti pelatihan Bela Negara. Sedangkan 51 orang lainnya sudah game over.

“Nanti yang 24 kita ajak bicara, bersedia ikuti atau tidak? Yang jelas, kita di sini satu kesatuan untuk cari solusi terbaik. Kita juga sudah bahas dengan Kementerian Pertahanan,” bebernya.

Dalam proses alih status ini, mantan Kapolda NTB dan Kapolda Sumsel itu menyatakan, tak ada upaya diskriminasi. Semuanya diperlakukan sama. Seluruh pegawai diberikan instrumen, modul, hingga pertanyaan yang sama dalam proses TWK. Hasilnya, yang lolos 1.274 dan yang tidak lolos 75 orang.

“Semua dikatakan sesuai syarat dan mekanisme dan prosedur. Hasil akhir ada yang tak memenuhi syarat dan memenuhi syarat. Jadi nggak ada upaya menyingkirkan siapa pun,” tegas Firli.

Seperti diketahui, sebelum pelantikan, sekitar 600 pegawai KPK yang lolos TWK mengirim surat pada Firli. Mereka meminta agar pelantikan yang diagendakan kemarin itu, ditunda. Namun, Firli tetap melaksanakan pelantikan sesuai jadwal.

Sikap Firli yang pantang mundur ini mendapat apresiasi dari eks Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini manganggap, langkah Firli sudah tepat dengan tetap melakukan pelantikan.

Fahri optimis, KPK tidak akan pincang meskipun 51 pegawai lama dipecat. “Karena KPK yang memiliki ribuan pegawai dan anggaran yang kuat, masih akan tetap bisa berjalan,” kata Fahri.

Fahri meminta Presiden Jokowi memberikan kepercayaan tinggi pada Firli cs untuk memperbaiki Lembaga Antikorupsi dari dalam. “Mereka (pimpinan KPK) juga adalah anak bangsa yang punya hati nurani,” ujar Fahri.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti menghormati keputusan KPK soal nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Menurutnya, dengan tidak menjalankan perintah presiden, jadi bukti jika lembaga antirasuah tidak bisa diintervensi, bahkan oleh pemimpin negara.

“Ini menjadi satu pertanda positif bahwa presiden tidak bisa mengintevensi lembaga negara. Kalau kepala negara bisa mengintevensi lembaga, lembaga kita akan kembali seperti masa lalu,” kata Abdul Muti dalam sebuah wawancara di radio, kemarin.

Abdul Muti menuturkan, ada tiga upaya yang dapat dilakukan agar KPK tetap berada pada tugas, pokok dan fungsinya. Pertama adalah bagaimana masyarakat terus melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kinerja KPK.

Kemudian, dia melanjutkan, DPR harus menjalankan fungsinya untuk memperkuat pengawasan terhadap kinerja KPK. Sebab, pimpinan KPK diseleksi dan diputuskan oleh DPR. “Ketiga harus ada penegakan hukum. Ini menjadi persoalan, beberapa yang ditetapkan tersangka oleh KPK kan belum diproses sampai sekarang,” ujarnya.

Sementara itu, pakar hukum Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad mengaku heran terhadap pihak pihak yang berupaya menunda pelantikan. Hal ini cuma mengganggu soliditas KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

“Dengan adanya fakta tersebut, diduga kuat akan mengganggu dalam pemberantasan korupsi,” ucapnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Memang, tambahnya, belum ada mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau ada yang merasa ada dirugikan, penyelesaian yang efektif dan efesien secara prosedural dan substansial adalah menempuh jalur hukum yang berlaku. “Supaya tidak berlarut-larut,” cetus Suparji.