Mahfud Bocorkan Reaksi Jokowi Ada Pasal Hina Presiden di RUU KUHP

"Isu RKUHP itu dibahas lagi pada era SBY. Waktu itu (2005) saya anggota DPR. Menkum-HAM memberitahu ke DPR bahwa Pemerintah akan ajukan RKUHP baru. Ketua Tim adalah Prof. Muladi yang bekerja di bawah Pemerintahan SBY. Sejarahnya baru lewat," katanya.

Mahfud kembali menegaskan, bahwa pasal penghinaan presiden dilakukan sebelum dirinya masuk ke Mahkamah Konstitusi adalah keliru. 

"Agak ngawur. Penghapusan pasal penghinaan kepada Presiden dilakukan jauh sebelum saya masuk ke MK. Saya jadi hakim MK April 2008. Sebelum saya jadi Menko RKUHP sudah disetujui oleh DPR tapi September 2019 pengesahannya ditunda di DPR. Karena sekrang di DPR, ya, coret saja pasal itu. Anda punya orang dan Fraksi di DPR," katanya.