Gus Dur Sempat Ingin Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel, tapi Dijegal Rakyat Sendiri

Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur pada masa jabatannya diketahui sempat ingin membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Namun rencananya tersebut gagal akibat protes dari masyarakat Indonesia sendiri.

"Gus Dur mengusulkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Alasannya, Indonesia mesti berperan karena punya modal muslim terbesar, ada kemungkinan suaranya akan didengar, tapi masalahnya ada tentangan dari masyarakat kita sendiri, kata Irjen (Pol) Purn. Ansyaad Mbai, Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dalam Diskusi Daring/Webinar dengan tema “Konflik Israel Palestina & Radikalisasi di Timur Tengah", yang digelar MARAPI Consulting & Advisory, Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Baca Juga: Rakyat Gaza Lancarkan Protes Atas Pawai Bendera Sayap Kanan Israel

Dalam paparannya, mantan BNPT itu menjelaskan kondisi masyarakat di era pemerintahan Gus Dur saat itu terpengaruh oleh banyak paham radikal. Selain itu juga karena masalah perbedaan agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia dengan Israel yang menganut Yahudi.

"Menurut saya, ini terpengaruh oleh provokasi yang terinspirasi dari paham radikal seperti salafi, wahabi, ikhwanul muslimin. Israel negara kafir zalim, dianggap untuk apa berhubungan dengan Israel," katanya.

Padahal, lanjut Ansyaad Mbai, pemikiran semacam itu dalam konteks negosiasi politik adalah pemikiran sempit dan merenahkan posisi tawar (bargain) Indonesia di tingkat global. Mestinya, langkah itu dimanfaatkan oleh Indonesia jika ingin benar-benar mendamaikan kedua belah pihak, Palestina dan Israel.

"Untuk kepentingan negara, pemikiran Gus Dur saat itu adalah pemikiran waras. Zaman Gus Dur dulu suara-suara kita untuk Palestina cukup bergema karena Gus Dur saat itu punya akes dan diakui Israel. Gus Dur bisa mengajukan tawaran solusi damai," jelasnya.

Mantan Kepala BNPT juga berharap Indonesia ke depannya punya posisi di Internasional. Keberpihakan politik, sambungnya, bisa dipakai juga untuk mendinginkan Hamas dan Israel.

"Keberpihakan posisi politik antara Hamas dan Israel penting, dengan pertimbangan kemanusiaan, korban perang," pungkas Ansyaad.