Dewan HAM PBB Dorong Mahmoud Abbas Izinkan Demonstrasi Rakyat Palestina

Warta Ekonomi, Ramallah, Tepi Barat -

Kepala Dewan HAM PBB pada Kamis (1/7/2021) mendesak pemerintah Palestina untuk memastikan keselamatan para pengunjuk rasa. Desakan itu keluar setelah pasukan keamanan dan pendukung Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerang para demonstran selama akhir pekan.

Protes meletus setelah seorang kritikus vokal pemerintah meninggal, tak lama setelah keluarganya mengatakan dia dipukuli habis-habisan oleh pasukan keamanan yang menangkapnya. Pemerintah Abbas, yang mengatur bagian-bagian Tepi Barat yang dikuasai Israel, telah tumbuh semakin otokratis dan tidak populer dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: Usai Jumpa Israel, Uni Emirat Arab Ingin Pemerintah Palestina Menyerah?

Michelle Bachelet, komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia, mengatakan pasukan keamanan Palestina telah menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa yang awalnya damai, “termasuk memukuli mereka dengan tongkat dan menembakkan gas air mata dan granat kejut.”

Pernyataan itu mengatakan dia khawatir tentang “kehadiran sejumlah besar orang yang tidak berseragam yang bertindak dengan cara yang tampaknya terorganisir dan terkoordinasi” dengan pasukan Palestina.

“Dalam salah satu protes ini, salah satu anggota staf kami yang memantaunya ditinju dan disemprot merica oleh seseorang yang berpakaian sipil,” kata Bachelet, dikutip dari Times of Israel, Jumat (2/7/2021).

“Banyak orang, termasuk jurnalis dan pembela hak asasi manusia, juga diserang dengan cara yang sama,” tambahnya.

Dia mengatakan perempuan tampaknya telah dipilih, apakah mereka memprotes, melaporkan untuk media, atau hanya penonton, dengan banyak pelaporan yang dilecehkan secara seksual.

Tidak ada komentar langsung dari PA. Lebih banyak protes diharapkan akhir pekan ini.

Bachelet meminta pihak berwenang “untuk memastikan kebebasan berpendapat, berekspresi dan berkumpul secara damai,” dan mengatakan bahwa pasukan keamanan harus “memberikan keselamatan dan keamanan untuk pelaksanaan hak asasi manusia.”

“Setiap penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional harus segera diselidiki, transparan dan independen,” katanya.