Pulihkan Ekonomi, OJK: Kita Dihadapkan Lima Tantangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan ada lima tantangan yang dihadapi dan menjadi perhatian bersama untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, tantangan pertama yang menjadi prioritas utama adalah percepatan program vaksinasi di tengah penyebaran varian baru Covid-19.

"Untuk itu kami yakin kecepatan vaksinasi dan protokol kesehatan (prokes) merupakan kunci atau game changer. Tanpa ini rasanya sulit," ujar Wimboh saat menghadiri Mid Year Economic Outlook 2021 secara virtual di Jakarta, Selasa (6/7/2021). Baca Juga: Terdampak PPKM Darurat, OJK Revisi Proyeksi Kredit 2021 jadi 6%

Indonesia saat ini tengah mengalami gelombang kedua Covid-19, dengan hadirnya varian baru Covid-19 sehingga peningkatan jumlah kasus positif naik berkali-kali lipat. 

Akibat varian baru atau varian delta ini, di Indonesia, terjadi lonjakan Bed Occupancy Rate (BOR) mencapai lebih dari 80% di banyak daerah, khususnya DKI Jakarta.  dalam empat hari terakhir, tambahan kasus positif baru mencapai di atas 20.000 orang dan mendekati 30.000 orang pada hari Senin kemarin (5 Juli 2021).

"Untuk itu, kami mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku dari 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021, yang diharapkan dapat menurunkan tambahan kasus positif baru hingga di bawah 10.000 orang per hari dan tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional," ucap Wimboh.

Lebih lanjut, Wimboh menuturkan, tantangan kedua ialah pemulihan ekonomi dan unwinding stimulus/normalisasi kebijakan di negara maju yang berpotensi mendorong outflow dana dari kelompok Emerging Markets and Developing Countries (EMDE). Baca Juga: OJK Yakin Ekonomi Digital RI Terbesar se-Asia Tenggara, HT: Cabang Bank Digital di Setiap Rumah

"Kita perlu mempertimbangkan risiko adanya pemulihan kebijakan ekonomi di negara maju. Ini berdampak pada masyarakat, bagaimana meleverage investasinya," ungkapnya.

Kemudian, bagaimana Indonesia memanfaatkan peluang perbaikan ekonomi dan demand di negara maju terutama memanfaatkan ekspor impor Indonesia.

Keempat, kata Wimboh, kita harus mencermati percepatan transformasi digital di tengah pergeseran perilaku konsumen dengan tetap mewaspadai potensi cyber risk. Berdasarkan data Basel Committee on Banking Supervision disebutkan secara global, 1 dari 4 serangan cyber (25,3%) terjadi ke sektor jasa keuangan selama masa Pandemi Covid-19, khususnya karena migrasi pola kerja ke Work From Home (WFH).

"Migrasi WFH patut diwaspadai karena trafik yang tinggi ini juga adanya risiko cyber dan bisa dimanfaatkan kelompok yang tidak bertanggung jawab," pungkas Wimboh.

Terakhir, sebut Wimboh, ialah bagaimana kita mengelola climate risk yang saat ini tengah menjadi agenda global. "Tujuan utama kita bagaimana komitmen kita mencapai tujuan paris agreement. Di OJK, kita punya roadmap sustainability finance 2021-2025," tukasnya.

Asal tahu saja, OJK selaku regulator telah menerbitkan kelanjutan Roadmap Sustainable Finance Tahap II tahun 2021-2025 sebagai kerangka acuan bagi sektor jasa keuangan untuk berkontribusi dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Dalam roadmap ini, OJK mengintegrasikan tujuh komponen dalam satu kesatuan ekosistem keuangan berkelanjutan, yaitu kebijakan, produk, infrastruktur pasar, koordinasi kelembagaan, dukungan pemerintah, sumber daya manusia, dan awareness. Hal itu guna mencapai SDGs dan Paris Agreement di bidang perubahan iklim.