Politikus Gerindra Arief Poyuono meminta politisi dan tokoh masyarakat tidak memolitisasi kebijakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat demi menekan penularan Covid-19.
"Jangan terus mem-bully dan memolitisasi program PPKM Darurat yang diterapkan pemerintah, rakyat sudah enek," kata Arief Poyuono dalam keterangan persnya, Selasa (6/7).
Baca Juga: Polisi Akui Sering Disemprot Pengguna Jalan Gegara Penyekatan PPKM Darurat
Menurut pria kelahiran Jakarta itu, semua pihak sebaiknya mendukung penerapan PPKM Darurat. Jika diperlukan, setiap orang berbuat membantu upaya penanggulangan pandemi Covid-19. "Paling tidak luangkan waktu berdoa untuk keselamatan semua," ujar Arief.
Dia menuturkan, penyebaran pandemi Covid-19 gelombang kedua di Indonesia sangat berat. Elite pun tidak zamannya debat kusir tentang keadaan saat ini. "Nanti kalau sudah kelar mulai lagi debat-debat dan kritik kepada pemerintah," ungkap Arief.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan kebijakan PPKM Darurat untuk menekan mobilitas masyarakat demi mencegah makin luasnya penyebaran Covid-19. "Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (1/7).
Jokowi mengatakan, kebijakan ini lebih tegas dibanding aturan-aturan sebelumnya. Eks gubernur DKI Jakarta itu menyatakan bahwa kebijakan ini diambil setelah berdiskusi dengan sejumlah pihak, antara lain berbagai menteri, ahli kesehatan, dan kepala daerah.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum