Pasar Tekstil Global Mulai Bangkit, API Minta Pemerintah Turun Tangan Bantu Perusahaan Tekstil

Warta Ekonomi, Jakarta -

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai bahwa pasar tekstil memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan. Hal tersebut pun diyakini akan mempengaruhi kinerja PT Pan Brothers Tbk (PBRX).

Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan jika pada 2022, orientasi pasar ekspor akan pulih. Sebab pasar Amerika, Eropa, dan Jepang segera pulih.

“Di negara-negara tersebut, lapangan pekerjaannya pun sudah terlihat membaik, sehingga akan meningkatkan buying power,” jeelas Ade, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Pengadilan Tinggi Singapura Berikan Moratorium ke PT Pan Brothers Tbk

Sedangkan di pasar domestik, tambah Ade, kemungkinan tidak secepat pasar ekspor karena masih menghadapi berbagai hambatan.

“Mendorong buying power masyarakat Indonesia tentu tidak akan pulih tahun ini, walaupun pada 2022 mungkin hanya naik sedikit. Tapi kalau semua masalah tersebut terlewati, maka pada 2023 berpotensi mulai tumbuh signifikan,” ujar dia.

Sementara itu, terkait dengann proses gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap sejumlah perusahaan seperti Pan Brothers sebaiknya dihentikan sementara waktu, sehingga dapat memberikan jeda waktu kepada industri tekstil dan garmen untuk bangkit.

“Pada dasarnya, Pan Brothers gigih dalam mempertahankan eksistensinya dan memiliki kemampuan untuk memberikan komitmen,” ucapnya. 

Baca Juga: Terbelit PKPU di 3 Negara Sekaligus, Sritex: Besar Harapan Kami untuk....

Dia menegaskan, perusahaan seperti Pan Brothers perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

Di sisi lain, proses gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Pan Brothers sebaiknya dihentikan sementara waktu, sehingga dapat memberikan jeda waktu kepada industri tekstil dan garmen untuk bangkit.

Menurut Ade, tindakan PKPU di tengah pandemi sangat tidak bijak, sebab makin memperburuk kondisi industri dan ekonomi Indonesia. “Nanti bisa mulai dari titik nol lagi dalam membangun seluruh infrastruktur, suprastruktur, dan lain-lain. Ini akan merugikan Indonesia,” tegasnya.