API: Tidak Benar Kemenperin Dukung Impor Ilegal

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia atau APSyFI mengklaim pemerintah menolak BMAD benang POY dan DTY karena ditunggangi mafia. Hal tersebut langsung dibantah oleh Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Anne P. Sutanto.

Menurut Anne, statement APSyFI tersebut tidak benar, sebab jauh sebelum Menteri Perdagangan memutuskan untuk tidak melanjutkan BMAD benang POY dan DTY, pihak APSyFI, API, dan Apindo sudah diundang berdialog oleh Kementerian Perdangan yang juga dihadiri oleh pihak Kemenperin, Kemenkeu, KPPU, dan KADI. 

"Padahal sudah didengarkan fakta dan argumen, serta detail-detail yang disampaikan masing masing Asosiasi. Setelah itu, ada rapat koordinasi bersama melanjutkan tanpa para asosiasi. Dari rapat tersebut, API juga menyampaikan komitmennya bahwa anggota API akan support kapasitas anggota APSyFI dengan standard market yang ada, jadi sungguh keji dan tuduhan yang tidak mendasar dari APSyFI," ujarnya.

Anne menambahakan, pihak API dan APINDO sudah berupang kali menyampaikan kepada APSyFI dan mengajak untuk berkolaborasi dan konsolidasi kapasitas POY dan DTY untuk bisa di optimalkan oleh industri tekstil turunan untuk tetap berdaya saing.

"Kami (API) berkomitmen untuk tetap atas POY dan DTY dimonitor importnya oleh pihak kementerian teknis yaitu Kemenperin untuk PI dan Perteknya," jelasnya.

Baca Juga: Tinggalkan Tekstil, Panasia Indo Resources (HDTX) Berencana Terjun ke Bisnis Real Estat

Anne juga membantah pernyataan APSyFI yang menyatakan Kementerian Perindustrian seolah mendukung import ilegal atau mau menggangu kinerja pemerintahan.

"Tidak benar Kementerian Perindustrian mendukung import ilegal. Malah melalui siiNas Kemenperin menghimbau seluruh pelaku industri mengisi dengan benar dan sesuai sehingga pemberlakuan PI dan Pertek tepat sasaran dan harmonisasi produksi dan import tetap bisa diselaraskan sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila. Sehingga dengan adanya harmonisasi ini dapat mencegah oversupply dan dumping. Dan dimana produsen nasional tetap berdaya saing," jelasnya.

Dirinya juga menyampaikan, kekuatiran APSyFI bahwa produksi anggotanya tidak optimal diserap industri TPT turunan adalah tidak berdasar. Hal ini sudah disaksikan saat APINDO mengumpulkan API dan APSyFI bersama dengan perwakilan 101 perusahaan tekstil dan mendengarkan komitmen mereka untuk tetap membeli apa yang diproduksi oleh anggota Apsyfi produsen POY secara optimal dan sesuai bisnis practice as usual.

"APSyFI kali ini menuduh sesuatu yang tidak berdasar mengenai PHK besar besaran dan juga industri TPT akan tutup besar besaran. Karena justru sebaliknya, apabila industri super hulu yang notabene anggota APSyFI tidak berdaya saing dan malah justru membebani industri TPT turunan tanpa revitalisasi mesin dan pembenahan biaya raw materialnya. Bagaimana anggota APSyFI mengklaim sebaliknya? Ini jelas tidak benar," paparnya.

Baca Juga: Hadapi Risiko Stabilitas, Uni Eropa Bakal Umumkan Aturan Baru Stablecoin

Apresiasi Kepada Pemerintah 

Anne yang juga menjabat Ketua Bidang Perdagangan APINDO mengapreasiasi dan, berterimakasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Perdagangan untuk tetap mendukung program hilirisasi berdaya saing.

Dirinya menekankan, pada prinsipnya API dan APINDO meyakini Pemerintah mempunyai data yang jauh lebih akurat dan detail mengenai kebijakan BMAD mengapa tidak dilanjutkan. Dan karena ini merupakan sesuatu yg sifatnya kebijakan.

"Harapan kami sebelum APSyFI menuduh nuduh Kementerian terkait, sebaiknya mengelola data anggotanya dulu secara terperinci. Karena persyaratan BMAD juga cukup konkrit dan spesifik sehingga jangan sampai kebijakan pemerintah Indonesia dichallenge negara lain di WTO. Itu saran kami dari APINDO. Karena ini justru merugikan reputasi Indonesia apabila challenge negara lain tidak dapat di-defend dengan data yang akurat," paparnya.