Pemerintah Akan Lakukan Evaluasi Berjenjang selama Penanganan Covid-19

Warta Ekonomi, Jakarta -

Hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah terkait beberapa kebijakan terkait PPKM Darurat menunjukkan belum sempurnanya kebijakan tersebut diterapkan di seluruh kabupaten atau kota secara serentak.

"Ke depannya, pemda diimbau untuk terus melakukan evaluasi pelaksanaan upaya pengendalian Covid-19 secara berjenjang di semua sektor secara komprehensif," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers, Selasa (20/7/2021).

Baca Juga: Di Bawah Komando Presiden Jokowi, Pemerintah akan Lakukan 4 Prioritas Penanganan Covid-19

Wiku mengatakan, belum optimalnya pengendalian di beberapa daerah menjadi dasar yang kuat tindak lanjut kebijakan PPKM Darurat diberlakukan. Ia berharap, ke depannya terjadi penurunan kasus Covid-19 dan kematian. Termasuk, peningkatan kasus kesembuhan yang signifikan agar dapat mengendalikan situasi pandemi Covid-19.

Dalam situasu tersebut, pemerintah melakukan beragam upaya terhadap penanggulangan Covid-19. Di antaranya seperti terkait kerja sama antara Kemenkeu dan Kemensos terkait dukungan anggaran untuk distribusi obat-obatan gratis.

Selain itu, bentuk dukungan kepada masyarakat terdampak direalisasikan dalam bentuk pemberian program keluarga harapan, kartu sembako, bansos tunai, bansos usulan pemda, bantuan beras bulog, bantuan rekening minimal biaya beban abonemen, perpanjangan subsidi kuota internet, diskon listrik, dan program prakerja.

"Selain itu, pemberian layanan kesehatan gratis melalui kerja sama dengan 11 telemedisin dan pemberian obat dan vitamin gratis bagi pasien isolasi mandiri juga diberikan. Pemerintah juga terus menambahkan jumlah bantuan sosial serta sangat serius mendistribusikan sampai ke tangan masyarakat dalam tepat waktu," katanya.

Wiku menekankan bahwa berbagai kekurangan implementasi di lapangan berdasarkan laporan masyarakat akan dimonitor dan dievaluasi demi efektivitas kebijakan sebesar-besarnya dengan tujuan akhir membentuk masyarakat yang sehat serta sejahtera di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu, presiden menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera mempercepat pelaksanaan vaksinasi dengan meminta stok vaksin di daerah agar segera dihabiskan.

"Selain itu, untuk memastikan ketersediaan vaksin, pemerintah akan menerima kedatangan vaksin sebanyak lebih dari 30 juta dosis pada akhir bulan Agustus," pungkasnya.