Kisah Perusahaan Raksasa: Korea Electric Power, PLN-nya Korsel Warisan Raja-raja

Warta Ekonomi, Jakarta -

Korea Electric Power Corporation adalah korporasi utilitas listrik terbesar Korea Selatan (Korsel) yang masuk dalam daftar perusahaan raksasa dunia menurut Fortune Global 500. Perusahaan yang bertanggung jawab atas pembangkit, transmisi, distribusi dari pengembang listrik mengantongi pendapatan 50,25 miliar dolar AS, sehingga posisinya berada di nomor 227 tahun 2020.

Kepco, badan usaha milik negara Korsel, mengalami tahun buruk di 2020. Pendapatannya turun 7,9 persen membuatnya harus merugi 431 juta dolar. Sementara itu, keuntungan juga tidak dapat diraih sebab, dari 2019 kerugian yang dialami memburuk membawa Kepco kehilangan 2,01 miliar dolar di tahun itu.

Baca Juga: Kisah Perusahaan Raksasa: Bisnis Asuransi Tokio Marine Lahir Bermodal 600 Ribu Yen yang Tetap Eksis

Di sisi lain, aset perusahaan naik dari 166,03 miliar dolar di 2019, menjadi 170,88 tahun ini. Sedangkan ekuitas saham dan market valuenya masing-masing tercatat di angka 58,37 miliar dolar dan 10,26 miliar dolar.

Warta Ekonomi pada Jumat (23/7/2021) akan mengulas kisah perusahaan raksasa Kepco secara ringkas dalam artikel berikut ini.

Segera setelah Thomas Edison menghubungkan bola lampu listrik pertama, pemerintah Korea, kemudian pada dekade terakhir dari dinasti Han terakhir di bawah Raja Kojong, mengirim delegasi untuk mengunjungi Edison dan melihat penemuannya. Edison meyakinkan delegasi perlunya penerangan listrik di istana Kyongbok Raja Kojong.

Pesanan untuk generator ditempatkan pada tahun 1884; kerusuhan politik, termasuk percobaan kudeta, mendorong kembali penyelesaian generator pertama, dan lampu istana tidak dinyalakan sampai awal 1887.

Penerimaan awal dari teknologi baru terbatas, dengan banyak yang takut listrik sebagai kekuatan supranatural. Teknologi mengalami kemunduran baru ketika insinyur asli yang ditugaskan oleh Edison untuk memasang generator meninggal dalam penembakan yang tidak disengaja.

Meskipun demikian, Raja Kojong tetap mendukung teknologi tersebut dan memesan generator baru untuk Istana Changdok, yang pada saat selesai dibangun pada tahun 1897, merupakan pembangkit listrik terbesar di wilayah tersebut. Pada tahun 1891, pembangkit listrik Kyongbok yang asli diganti dengan fasilitas baru yang lebih besar, yang selesai pada tahun 1894.

Pada akhir dekade, pemerintah kerajaan telah mengakui potensi tenaga listrik dan bertekad untuk memperluasnya ke sektor publik. Pada tahun 1898, Raja Kojong memberikan otorisasi untuk pembentukan usaha patungan dengan dua pengusaha Amerika, Henry Collbran dan Harry Rice Bostwick, yang disebut Perusahaan Listrik Hansung (atau Seoul).

Perusahaan baru, 50 persen dimiliki oleh raja sendiri, ditugaskan untuk membangun jaringan penerangan listrik umum di Seoul, dan dikontrak dengan Collbran dan Bostwick Company untuk membangun sistem trem listrik juga.

Hansung Electric menyelesaikan pembangkit listrik pertamanya pada tahun 1899 di Tongdaemun. Pada akhir tahun itu, perusahaan telah berhasil meluncurkan layanan trem, dan segera setelah itu menyalakan lampu listrik pertamanya di Jalan Chongno Seoul.

Dengan monopoli pada sistem kelistrikan dan trem Seoul, Hansung Electric terus membangun jaringan penerangan umum hingga pergantian abad, dan mulai menawarkan layanan listrik ke rumah-rumah pribadi juga.

Pendudukan Korea oleh Jepang setelah tahun 1905 membawa persaingan baru ke Hansung Electric. Sekelompok pengusaha Jepang membuat saingan, sistem penerangan gas, yang terbukti sangat kompetitif selama beberapa waktu.

Sementara itu, pemilik Amerika Hansung Electric berada di bawah tekanan yang meningkat untuk menjual ke saingan Jepangnya, dalam kesepakatan yang memotong mantan penguasa negara itu. Di bawah pendudukan Jepang, sistem tenaga listrik Korea terus berkembang, dan sejumlah perusahaan baru didirikan, termasuk Perusahaan Listrik Kyungsung pada tahun 1915, Perusahaan Listrik Chosun pada tahun 1943, dan Perusahaan Listrik Namsun pada tahun 1946.

Meskipun demikian, sebagian besar investasi Jepang dalam pembangkit listrik pergi ke bagian utara negara itu --karena Korea sendiri hampir tidak memiliki cadangan bahan bakar alami, pembangkit listrik negara didirikan lebih dekat dengan pasokan batu bara Cina.

Penyerahan Jepang pada akhir Perang Dunia II menyebabkan pembagian Korea menjadi selatan yang didominasi Sekutu dan utara yang didominasi Soviet pada tahun 1945. Pada tahun-tahun awal pascaperang, bagian utara negara itu terus memasok listrik ke kekuasaan bagian selatan. Namun pecahnya Perang Korea pada tahun 1950 menyebabkan jaringan listrik antara kedua bagian tersebut terputus dalam semalam --meninggalkan Korsel, dengan kapasitas pembangkit listrik yang belum berkembang, dalam kekacauan ekonomi.

Kekurangan listrik menjadi hal biasa, terutama karena perang menghancurkan banyak infrastruktur tenaga listrik yang ada di Korsel. Pada tahun-tahun setelah perang, pemerintah Korea memprakarsai sejumlah tindakan penghematan daya, seperti tidak mengizinkan lift berhenti di tiga lantai pertama bangunan, dan melarang eskalator dari stasiun kereta bawah tanah awal.

Perusahaan Tenaga Listrik yang Dipimpin Pemerintah: 1960-an-80-an

Kudeta yang didukung militer tahun 1961 dan pembentukan pemerintahan militer memperkenalkan periode baru tidak hanya bagi ekonomi Korea tetapi juga sektor tenaga listriknya. Pada tahun 1961, pemerintah mengelompokkan tiga perusahaan regional yang ada, Kyongsung, Namsun, dan Chosun, untuk membentuk satu entitas tenaga listrik yang beroperasi secara nasional, Perusahaan Listrik Korea, yang kemudian dikenal sebagai KECO.

Sementara langkah-langkah penghematan berlanjut hingga tahun 1970-an, pemerintah memulai program investasi dan pembangunan yang ambisius yang pada akhirnya berhasil mengubah Korsel menjadi salah satu negara kelas berat keuangan dan industri di kawasan itu. Bagian dari program pembangunan itu termasuk investasi besar-besaran dalam meningkatkan kapasitas pembangkit listrik negara.

Namun pemerintah menyadari sejak awal bahwa kurangnya sumber daya alam Korsel membuatnya terlalu bergantung pada sumber daya asing untuk pasokan listriknya. Pada awal tahun 1962, negara ini memprakarsai rencana untuk mengembangkan industri tenaga nuklirnya sendiri dengan tujuan mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil.

Didukung oleh Amerika Serikat, Korea meluncurkan program pengembangan nuklirnya. Sementara itu, negara itu terpukul keras oleh Embargo Minyak Arab dan resesi dunia yang diakibatkannya pada awal 1970-an, yang merangsang dorongannya menuju kapasitas tenaga nuklir.

Korea membawa fasilitas pembangkit listrik berbasis nuklir pertamanya secara online pada tahun 1978. Pembangkit itu, Kori-1, dibangun oleh Westinghouse Amerika Serikat dan memiliki kapasitas hampir 600 megawatt. Negara ini juga mulai memberikan kontrak untuk pembangkit nuklir baru, dengan delapan pembangkit baru akan dibuka pada akhir 1980-an.

Sementara itu, pemerintah Korea bergerak untuk mengambil kendali penuh atas KECO, yang kemudian berganti nama menjadi Korean Electric Power Corporation, atau Kepco, sebuah langkah yang terjadi pada tahun 1982.

Sepanjang tahun 1980-an, Kepco terus menambahkan fasilitas tenaga nuklir ke jaringannya, sehingga total fasilitas di negara itu menjadi sembilan pada akhir dekade. Perusahaan juga mulai merencanakan tahap berikutnya dari reaktor --dimaksudkan untuk membawa total negara menjadi sekitar 17 pada pergantian abad.

Namun sekarang penghargaan perusahaan diberikan kepada perusahaan yang bersedia memasukkan transfer teknologi dalam penawaran mereka, karena Kepco berusaha mengembangkan desain reaktornya sendiri pada akhir 1980-an. Sementara itu, total produksi nuklir perusahaan mencapai 4,75 juta kilowatt pada 1986, mewakili 26 persen dari total kapasitas pembangkit listriknya.

Mempersiapkan Deregulasi di Abad Baru

Kepco go public pada tahun 1989 sebagai bagian dari program privatisasi pemerintah Korea yang lebih besar. Pada tahun itu, perusahaan, yang sudah menjadi salah satu perusahaan non-keuangan terbesar di Korea, mencatatkan sekitar 21 persen sahamnya di bursa saham Korea. Namun, pemerintah tetap memegang kendali pengambilan keputusan —khususnya kebijakannya mengenakan tarif rendah kepada pelanggan industri dan lainnya, termasuk petani, untuk merangsang ekonomi.

Sementara kebijakan ini mencapai tujuannya, hal itu menghambat kemampuan Kepco untuk berinvestasi dalam kapasitas pembangkit listrik baru. Perusahaan tetap menguntungkan, bagaimanapun, membukukan pendapatan sebesar $557 juta pada pendapatan 1993 sebesar $9,3 miliar.

Kepco terus menargetkan pertumbuhan di pasar domestiknya hingga pertengahan 1990-an, mengumumkan program investasi lima tahun senilai $40 miliar untuk meningkatkan kapasitas pembangkitnya hingga lebih dari 60 persen.

Perusahaan, yang mencatatkan sahamnya (sebagai ADR) di Bursa Efek New York pada tahun 1994, juga telah mengadopsi arah strategis baru: ekspansi internasional. Strategi baru ini sebagian muncul karena meningkatnya tanda-tanda minat pemerintah Korea untuk membuka pasar tenaga listrik domestik terhadap persaingan—sebuah langkah yang semula diperkirakan akan terjadi pada awal tahun 1997.

Langkah pertama Kepco ke depan internasional datang pada tahun 1993, ketika diberikan kontrak untuk meng-upgrade dan mengoperasikan fasilitas pembangkit listrik di Minala, di Filipina.

Pada tahun 1995, Kepco meningkatkan kehadirannya di negara itu ketika menerima kontrak untuk merelokasi dua pembangkit listrik Korea yang ada ke Cebu, juga di Filipina, yang meningkatkan total kapasitas pembangkitan grup di Filipina menjadi lebih dari 1.000 MW (dibandingkan dengan total kapasitas Korea 28.000 MW).

Seruan untuk deregulasi meningkat pada akhir 1990-an ketika ekonomi Korea kembali terhuyung-huyung dari krisis yang telah mempengaruhi sebagian besar wilayah tersebut. Kepco memulai upaya restrukturisasi baru sebagai persiapan untuk deregulasi yang akan datang. Bagian dari persiapan perusahaan melibatkan perekrutan kepala eksekutif baru --yang pertama dipilih melalui proses rekrutmen terbuka.

CEO baru, Chang Young-sik, meluncurkan perusahaan dalam upaya restrukturisasi, melepaskan sejumlah bisnis--termasuk investasi telekomunikasinya, beberapa di antaranya dipecah menjadi perusahaan baru, Powercomm, pada tahun 2000. Kepco juga mengurangi tenaga kerja lebih dari 3.700.

Meskipun demikian, Kepco tetap terhambat oleh utang yang melonjak, yang pada paruh terakhir 1990-an meningkat lebih dari dua kali lipat, melampaui W 33 triliun pada tahun 2000, termasuk sekitar $10 miliar utang luar negeri.

Pada saat itu, garis besar rencana pemerintah untuk perusahaan sudah ada, yang melibatkan pemecahan Kepco menjadi sejumlah anak perusahaan pembangkit listrik yang beroperasi secara independen. Namun rencana ini mendapat perlawanan yang meningkat dari serikat pekerja di negara itu, memaksa perusahaan untuk membuat sejumlah konsesi, termasuk janji untuk mempertahankan kendali mayoritas atas perusahaan yang akan dipisahkan.

Pada saat yang sama, para analis memperingatkan bahwa Kepco harus menaikkan tarifnya --dan terutama tarif industrinya yang rendah secara artifisial-- jika upaya privatisasi ingin berhasil.

Pemogokan besar-besaran di seluruh negeri memaksa pemerintah untuk menunda restrukturisasi dan deregulasi pasar Korea sampai tahun 2001. Pada tahun itu, perusahaan menciptakan enam anak perusahaan baru, lima di antaranya--Korea South-East Power Co. (KOSEPCO), Korea Southern Power Co. (KOSPO), Korea Midland Power Co. (KOMIPO), Korea Western Power Co. (KOWEPO), dan Korea East-West Power Co. (KEWESPO)--mewakili fasilitas pembangkit bahan bakar fosil perusahaan yang beroperasi secara regional dan dijadwalkan untuk dijual sebagai perusahaan yang diprivatisasi kepada investor asing dan domestik.

Perusahaan keenam, Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP), yang mengelompokkan perusahaan fasilitas nuklir dan pembangkit listrik tenaga air, akan tetap berada di bawah kendali Kepco.

Perusahaan pertama yang akan diprivatisasi adalah KOSEPCO, yang juga merupakan yang terkecil. Awalnya dijadwalkan untuk tahun 2001, penjualan, yang menghadapi perlawanan terus-menerus, tampaknya akhirnya berlangsung pada awal tahun 2003, ketika pemerintah berjanji untuk memilih penawar pilihannya.

Pada saat yang sama, pemerintah menegaskan kembali tekadnya untuk memprivatisasi kelima anak perusahaan pembangkit listrik Kepco, dengan tujuan deregulasi penuh--termasuk distribusi ke rumah-rumah pribadi--pada tahun 2009.

Sebelum itu Kepco diharapkan menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik kawasan, mengumumkan rencana untuk memperluas di seluruh wilayah. Sebagai bagian dari strategi itu, perusahaan menciptakan anak perusahaan baru, Kepco International, pada November 2002, yang mengambil alih operasi bekas divisi luar negerinya.

Pada saat yang sama, perusahaan memulai usaha asing terbarunya, pembangkit listrik tenaga gas alam 1,2 MW di Ilijan, di Filipina, yang terbesar di negara itu.

Kepco terus mencari proyek internasional baru pada tahun 2003, dengan tawaran pada sepuluh proyek berbeda di pasar termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Myanmar. Pada bulan Februari 2003, perusahaan mengumumkan rencana untuk membangun pembangkit listrik 500 MW baru di Indonesia, dengan konstruksi dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2004.

Pada saat yang sama, Kepco sedang menyelesaikan kontrak untuk memulai pembangunan dua pembangkit listrik tenaga batubara di Cina. Kepco diharapkan memiliki yang pertama dari dua pembangkit, yang memiliki kapasitas gabungan lebih dari 600.000 MW, beroperasi pada akhir tahun 2004. Kepco, yang merayakan lebih dari 100 tahun sejarah penerangan Korea, diharapkan menjadi pembangkit tenaga listrik regional untuk abad baru.