Telkom Genjot Transformasi Digital di Desa, Intip Strateginya...

Selain antrian panjang masyarakat yang membahayakan pandemi sudah tidak ada lagi, SVN juga memberikan kebanggaan tersendiri karena Desa Pangandaran satu tingkat lebih baik dari desa lainnya. 

"Untuk itu, kami sudah berencana anggarkan Rp300 juta dari APBD 2021 untuk peningkatan layanan Smart Village ini. Kami ingin bangun Smart Pole, ada banyak CCTV sehingga bisa lakukan pengawasan lingkungan, mantau kemacetan, dan lakukan perbaikan-perbaikan layanan ke masyarakat," ungkapnya.

Sejumlah layanan SVN lain seperti e-Posyandu dan eMonev juga sudah coba digunakan di desanya. Akan tetapi, keterbatasan pandemi dan sumber daya manusia, membuat keduanya masih belum seoptimal layanan seperti simpeldesa.

Di Desa Pangandaran sendiri, kata Jaja,, capaian yang menguntungkan pemerintah desa dicapai melalui digitalisasi UMKM melalui iKAS (kasir digital) serta Elok (Elektronik Loket) Desa. Per Juni 2021, IKAS sebagai solusi pencatatan transaksi UMKM (Point of Sales/POS) telah mencatat transaksi UMKM sebesar Rp800 juta lebih.  

Menurutnya, dengan total 11,2 ribu penduduk yang separuhnya adalah pengusaha jasa pariwisata dan nelayan, maka aplikasi digital tersebut memudahkan keseharian mereka. Itupun dengan total pengguna relatif belum banyak dibandingkan potensinya namun sudah terasa manfaatnya. 

Rekapitulasi transaksi Smart Economy lima desa percontohan atau Gross Transaction Value (GTV) iKAS di bulan Oktober 2020 sudah mencapai Rp197 juta, Januari 2021 (Rp467 juta), April 2021 (Rp1,3 miliar), dan terakhir Juni 2021 (Rp2,2 miliar).  Di sisi lain, penerapan loket wisata (eLok) di Desa Sambirejo dan Desa Kemuning, tercatat total Rp75 juta. Namun sejak Januari 2021, empat bulan setelah rilis, naik ke Rp235 juta, April 2021 (Rp455 juta), dan terakhir Juni 2021 (Rp732 juta).  

Diketahui, SVN merupakan turunan program Smart City Nusantara PT Telkom pada level desa. Smart Village Nusantara mengadopsi pendekatan smart city yang disesuaikan kondisi desa. Program ini berusaha menciptakan desa mandiri digital dengan menghubungkan setiap entitas desa ke ekosistem digital guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dan kualitas hidup masyarakat pedesaan. 

Terdapat tiga program utama dalam SVN yakni Smart Economy (meningkatkan ekonomi desa melalui model bisnis partisipasi warga dan penguatan BUMDes sebagai lokomotif pengembangan ekonomi di ekosistem desa), Smart Society (meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kualitas hidup masyarakat desa dengan semangat kolaborasi), dan Smart Government (meningkatkan proses pelayanan publik dan administrasi).

Aplikasi yang tercakup dalam Smart Economy antara lain iKAS (untuk ePOS UMKM), eLok (eLektronik Loket untuk wisata desa), simpeldesa (untuk tata kelola layanan pemerintah desa, antar warga dan ke depannya ekonomi desa). Kemudian, Smart Society (ePuskesmas, ePosyandu, CCTV, Panic Button, Bioskop Desa, dan e-Library), serta aplikasi lain pendukung Smart Government (Portal Desa, ewarga, monev desa, dan pusat manajemen user UCM).

Adapun Smart Society dari SVN Telkom juga mencatat pertumbuhan. Berbentuk hotspot yang dipasang di titik strategis desa, rerata pengguna harian ada di kisaran 200-300 pengguna sementara pengguna bulanan ada di rentang 6851 hingga 11.160 user. 

Adapun, Kasi Pemerintahan Desa Palasari, Kab. Subang, Jabar, Ian Sopian mengatakan hal serupa. Ketika pengguna aplikasi Smart Goverment SVN sudah mencapai 876 atau 20% dari total 3.614 penduduknya, maka digitalisasi membuat proses surat menyurat sudah mencapai 445 buah, 41 (informasi), 10 (laporan), dan 24 (berita). 

"Ini jelas sangat membantu kami dalam pelayanan ke masyarakat, apalagi dalam pandemi sekarang, maka masyarakat tak perlu hilir mudik berkerumun ke kantor desa. Cukup online. Kami pun kalau ingin sampaikan informasi-informasi pemerintahan sekarang tak harus keliling ke desa-desa, semuanya cukup pakai simpeldesa," sambungnya. 

Menurutnya, 10 aparat desa yang terdiri dari satu kades, satu sekdes, tiga kasi, dan tiga kaur, tidak merasakan kesulitan melayani masyarakat sekalipun juga terkena kebijakan WFH (work from home). Mereka bekerja bergiliran di kantor sesuai jadwal namun tidak membatasi pelayanan ke warga. 

Aplikasi lain yang sedang berusaha mereka genjot adalah iKAS, Elok, dan Mitra BUMDes simpeldesa. Akan tetapi, keterbatasan ruang gerak karena pandemi membuat usaha tersebut belum optimal dilakukan. Demikian pula dengan rencana desa wisata oleh karang taruna yang menunggu reda musim wabah. 

Sebagai program pengembangan desa, SVN mendorong desa untuk menjadi mandiri dan digital melalui berbagai program dan solusi yang implementasinya dapat dilakukan secara parsial dengan tahapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik desa. 

SVN saat ini sudah terimplementasi di lebih dari 150 desa melalui aplikasi simpeldesa dan ePuskesmas. Ke depannya juga akan dilakukan berbagai pengembangan, salah satunya adalah pengembangan Simpel Desa untuk pengembangan ekonomi melalui Pasar Desa dan penguatan BumDes sebagai Grosir Desa.