Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Jika merujuk UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek, kata dia, BRIN harus mampu mengoptimalkan anggaran ke depan dengan skema penta helix. Dengan begitu, kata Erika, inovasi bukan hanya berupa karya tulis, tetapi produk yang bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat.
“Selama ini semua lembaga jirap dan litbang kementerian duplikasi dalam riset. Risetnya juga belum tuntas. Jadi, harus kolaborasi dan sinergi. Artinya harus punya payung riset,” ucap Erika.
Berkaca dari Bappenas, kata dia, BRIN seharusnya menyusun program prioritas riset nasional dengan topik terseleksi.
Sebagai Kepala Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) IPB, Erika menyarankan, BRIN mempertimbangkan segi penerimaan dan kesukaan masyarakat, serta daya edar dalam seleksi uji kualitas inovasi.
Sebab, jelas dia, untuk inovasi tertentu harus pula selaras dengan regulasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Di sisi lain, BRIN harus membuat sistem informasi untuk mendata berbagai riset yang telah dikerjakan, hingga jenis peralatan dan lokasi.
Sehingga mitra industri yang berkolaborasi tidak perlu lagi mengembangkan ekosistem riset dan berbagai alatnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
