Transisi Kelembagaan ke BRIN Harus Minim Risiko

Ia mencontohkan riset varietas padi oleh badan litbang Kementerian Pertanian, UGM, IPB dan yang lain. Bedanya hanya tipis. "Dengan koordinasi yang simpel seperti itu anggaran bisa dikelola optimal. Harusnya BRIN memastikan efisiensi. Karena organisasi penelitian dan birokrasi gak bisa klop," kata dia.

Soal transformasi kelembagaan, Bambang menyarankan agar lembaga iptek seperti LIPI, BPPT, LAPAN, dan BATAN tetap ada. Lembaga iptek ini mesti diubah agar tidak birokratis. Cara bekerjanya seperti perguruan tinggi yang tidak mengenal atasan-bawahan. Tapi bersifat kolegial. Ia yakin langkah seperti ini akan membuat gerak BPPT dan yang lain bakal lebih gesit.

Hal ini merespons rencana BRIN mengintegrasikan lembaga iptek, baik lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) maupun badan litbang di kementerian/lembaga. BRIN memberi tiga opsi, yakni  bedol desa ke BRIN, transisi program ke BRIN, dan transisi parsial. Targetnya, integrasi ini selesai awal 2022.

Kepala Badan Litbang Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian 2010-2015 Haryono mengamini pihaknya akan bergabung ke BRIN. Namun, ia berharap litbang Kementeran bisa bergabung paling akhir. Sebab, kebijakan Kementan perlu pengawalan.

Haryono menegaskan, integrasi harus mengacu pada kaidah transformasi sistem. "Integrasi itu wajib memiliki kaidah transformasi sistem. Tidak mendadak, tetapi bertahap dan memiliki transisi," jelas Haryono.

Haryono menjelaskan, ada dua pilihan integrasi, yakni soft dan hard integration. "Hard integration ini bisa kontraproduktif. Jadi keduanya harus dipakai. Tidak ada transformasi yang dilakukan secara mendadak, pasti bertahap," kata dia.

Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirusahaan IPB University Profesor Erika Budiarti Laconi berharap BRIN dapat mensinergikan hasil karya dari lembaga iptek, seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), lembaga pengkajian dan penerapan (jirap), badan usaha, dan penunjang.