Menteri Johnny: Orkestrasi Komunikasi Publik Dukung Penanganan Pandemi

Komunikasi publik menjadi perhatian Pemerintah, khususnya di tengah pandemi Covid-19. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, orkestrasi komunikasi publik saat ini dilakukan dengan cara mengelola narasi yang akurat dan komunikasi yang tepat waktu kepada masyarakat untuk dukung pembangunan nasional dan penanganan pandemi Covid-19.

"Agar kita mampu melakukan orkestrasi komunikasi dengan narasi-narasi dan pilihan diksi yang tepat yang memastikan akurasi serta komunikasi timely based untuk bisa menjangkau rakyat tepat pada waktunya sesuai segmentasi penerima," jelasnya usai melantik Usman Kansong sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo di Media Center Gedung Utama Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (10/08/2021).

Baca Juga: Menkominfo Pastikan Pemerintah Libatkan Para Ahli Tangani Covid-19

Menkominfo menjelaskan perjalanan panjang Kementerian Kominfo yang bermula dari sejak Republik Indonesia berdiri dengan keberadaan Kementerian Penerangan di tahun 1945.

"Dalam perjalanan panjang kementerian ini telah bermetamorfosa bertransformasi banyak sekali sesuai dengan zamannya. Memasuki era reformasi, Kementerian ini berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika," tuturnya.

Menurut Menteri Johnny, selain melaksanakan fungsi penerangan publik, Kementerian Kominfo saat ini memiliki peran di sektor informatika. Bahkan, menurutnya kementerian itu pun bermetamorfosa menjadi kementerian yang menyiapkan keseluruhan kebijakan yang berkaitan dengan digital.

"Visi besar dalam mengantar bangsa kita memasuki era digital. Bertepatan dengan pandemi Covid-19, Bapak Presiden menetapkan akselerasi transformasi digital kita pun harus mengikuti irama baru itu," tandasnya.

Di era digital, Kementerian Kominfo memiliki tanggung jawab dalam penyiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta keseluruhan elemen hulu sampai hilir hingga penyiapan sumber daya manusia digital atau talenta digital Indonesia. "Ya keseluruhan keluarga besar Kominfo harus mengambil bagian yang aktif dalam menghantar bangsa kita memasuki era baru, era transformasi digital," ujar Menkomifo.

Rasionalitas Orkestrasi

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Penerangan juga bermetamorfosa sesuai dengan tuntutan zamannya memasuki era reformasi perubahan fundamental yang terjadi di sektor komunikasi publik pemerintah.

"Yang tadinya komunikasi publik sentralistik satu arah narasi dan medium komunikasinya dari pemerintah pusat ke seluruh hierarki pemerintahan dan keseluruhan lembaga negara. Bahkan, keseluruhan masyarakat di seluruh penjuru tanah air kita," tuturnya.

Menkominfo menyoroti arti penting orkestrasi komunikasi dengan narasi tunggal yang dilakukan secara tersentralisasi di Kementerian Penerangan. Pascareformasi, kondisi itu tidak bisa dilakukan lagi dan perlu disesuaikan dengan dinamika desentralisasi pemerintah.

"Dalam perjalanannya, reformasi membalikkan arah jarum perjalanan komunikasi perintah dengan didesentralisasikan komunikasi pemerintah ke kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan dibentuknya humas dan dinas komunikasi dan informasi di provinsi, kabupaten, dan kota secara tata kelola terdesentralisasi," paparnya.

Meski demikian, Menteri Johnny menekankan adanya dua kondisi yang membutuhkan orkestrasi komunikasi publik, yakni kondisi pandemi dan sistem pemerintahan presidensial.

"Dengan terjadinya pandemi Covid-19, dituntut saat ini agar terlepas dari tata kelola yang sudah terdesentralisasi komunikasi ke kementerian, lembaga, dan daerah. (Menjadi) orkestrasi dan narasi harus tetap terpusat yang bermuara pada sistem pemerintahan nasional kita, yaitu presidensialisme, di mana arahan dan kebijakan presiden visi dan misi presiden menjadi satu-satunya kiblat dan arah pembangunan nasional kita," tegasnya.

Menkominfo menyatakan saat ini tugas DItjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo mempunyai tugas untuk melakukan orkestrasi komunikasi publik kebijakan Presiden, pemerintah pusat, seluruh kementerian dan lembaga, dan pemerintah daerah. Targetnya, sinergisitas pembangunan nasional bisa berlangsung sehingga lebih produktif dan efisien.

"Untuk ditransmisikan agar dipahami dan dimengerti diikuti dan dilaksanakan oleh segenap rakyat kita, segenap hierarki pemerintahan kita sehingga koordinasi dan titik simpul pembangunan nasional bisa mempunyai titik temu dan karenanya produktivitas dan efisiensi dalam pembangunan nasional bisa kita laksanakan," paparnya.

Menurut Menteri Johnny, komunikasi publik yang berlangsung di tengah teknologi dan demokratisasi perlu dilakukan strategi yang tepat. Hal itu diperlukan untuk menjaga kebebasan demokrasi, menjangkau masyarakat dengan baik dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

"Komunikasi yang berlangsung di tengah kemajuan teknologi serta demokrasi, kebebasan berbicara berpendapat dan kebebasan pers dibutuhkan kebajikan dan kebijakan. (Dibutuhkan) strategi komunikasi yang jitu sehingga di sisi yang satu kebebasan demokrasi kita tetap terjaga, tetapi di sisi lain orkestrasi komunikasi yang efektif bisa menjangkau masyarakat dengan baik. (Ini) sekaligus menjadi harapan Presiden, harapan pimpinan kementerian dan lembaga, dan harapan rakyat," ungkapnya.