Tahun 2022 Pemerintah Target Turunkan Kemiskinan 8,5 Persen, INDEF: Terlalu Ambisius!

Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra P. G. Talattov, menyebut target pemerintah di tahun 2022 menurunkan angka kemiskinan menjadi 8,5 sampai 9 persen dinilainya terlalu ambisius, mengingat per Maret 2020 angka kemiskinan secara nasional mencapai angka 10,14 persen.

"Ini asumsi pemerintah yang sangat luar biasa penting untuk menanggulangi pandemi bila roda ekonomi sudah bergerak normal. Karena tingkat kemiskinan ini sangat dipengaruhi kecepatan roda ekonomi, baik dunia usaha dan dari sisi konsumsi masyarakat," ujarnya dalam diskusi publik Merespons Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan RAPBN 2022, Selasa (17/8/2022).

Baca Juga: INDEF Beberkan Persoalan di Sekitar Perlindungan Sosial

Abra mengatakan, tantangan kemiskinan nasional tidak bisa hanya dilihat dari kacamata nasional semata, tanpa melihat kondisi di daerah. Sebab, pengentasan kemiskinan selain dilakukan pemerintah pusat juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Bagi Abra, target pemulihan ekonomi tahun depan belum tentu dapat secara merata dirasakan semua daerah. Hal ini tercermin setiap daerah yang berhasil melakukan vaksinasi secara masif akan berpotensi melonggarkan kebijakan pengetatan dengan anggapan kapasitas fiskal APBD mulai pulih. Dengan demikian dapat menurunkan agenda kemiskinan.

"Namun, di luar Pulau Jawa yang mengalami lonjakan Covid-19 apakah tahun depan mempertimbangkan kecepatan pemda dalam mengelola pandemi Covid-19 juga meningkatkan kapasitas fiskalnya sehingga bisa menurunkan target kemiskinan di masing-masing daerah," katanya.

Berdasarkan pengamatan Abra, hingga per Maret 2021, hampir separuh dari total 34 provinsi berada di garis kemiskinan. Berdasarkan angka kemiskinan nasional sebesar 10,14 persen, setidaknya terdapat 16 provinsi yang berada di garis kemiskinan. Tiga besar provinsi dengan angka kemiskinan terbesar sebagian besar berasa dari Indonesia kawasan timur. Di antaranya, Nusa Tenggara Timur dengan angka kemiskinan sebesar 20,99 persen, Papua Barat 21,84 persen, Papua 26,6 persen.