Apa Interpretasi Taliban Tentang Hukum Syariah bagi Afghanistan? Terang! Pakar Bongkar Semua...

Taliban pada Selasa (17/8/2021) mengatakan mereka bekerja untuk membentuk pemerintahan yang akan berpusat pada hukum Syariah dan mendesak warga Afghanistan untuk hidup "dalam kerangka Islam."

Dalam konferensi pers pertama sejak mengambil alih Afghanistan pada Minggu (15/8/2021), juru bicara Zabihullah Mujahid berusaha meyakinkan masyarakat internasional bahwa hak asasi manusia akan dihormati.

Baca Juga: Taliban 2.0: Media Sosial, Hukum Syariah dan Kebijakan Luar Negeri yang 'Bersahabat'

Akan tetapi, Fox News, Rabu (18/8/2021) menulis, pengambilalihan 10 hari yang cepat atas Afghanistan oleh Taliban telah membuat negara-negara Barat khawatir akan keselamatan tidak hanya warga Afghanistan yang bekerja dengan AS selama perang 20 tahun, tetapi juga untuk kesejahteraan perempuan dan anak perempuan.

Apa itu hukum Syariah?

Hukum Syariah adalah sistem hukum Islam yang prinsip-prinsipnya berasal dari Al-Qur'an dan Hadits, kumpulan ajaran dari Nabi Muhammad.

Hukum bekerja sebagai konstruksi sosial dan budaya yang bervariasi antara kelompok Muslim dan kebangsaan.

"Ketika orang Amerika berbicara tentang hukum Syariah, itu seperti berbicara tentang hukum negara bagian tanpa pernah mengidentifikasi negara bagian mana yang sedang kita bicarakan," kata rekan senior di American Enterprise Institute (AEI) Michael Rubin kepada Fox News.

"Faktanya adalah tidak ada konsensus tunggal versi kodifikasi hukum Syariah," tambahnya.

"Kelompok yang berbeda memiliki interpretasi yang berbeda," tambah Rubin. "Taliban menganut interpretasi hukum Syariah yang jauh lebih ketat dan kurang toleran dibandingkan mayoritas Muslim."

Bagaimana pengaruhnya terhadap wanita?

Juru bicara Taliban mengatakan kepada wartawan pada Selasa (17/8/2021) bahwa perempuan dan anak perempuan akan dijamin hak-hak tertentu yang sebelumnya ditolak ketika Afghanistan terakhir di bawah kendali Taliban, dari 1996 hingga 2001.

"Kami memiliki hak bagi perempuan dalam Islam," kata juru bicara itu, menurut penerjemah BBC.

"Ya Tuhan kami, Quran kami mengatakan bahwa wanita adalah bagian yang sangat penting dari masyarakat kami," terang juru bicara.

Mujahid mengatakan perempuan akan diizinkan untuk terus bekerja dan menerima pendidikan – sebuah kebijakan yang akan menjadi kebalikan dari ketika perempuan sebagian besar dilarang menerima pendidikan atau memasuki dunia kerja.

"Orang-orang kami menerima wanita kami adalah Muslim, mereka menerima aturan Islam. Jika mereka terus hidup sesuai dengan Syariah, kami akan bahagia, mereka akan bahagia," tambah juru bicara itu.

Tetapi Rubin, yang menghabiskan waktu bersama Taliban sebelum 9/11, berpendapat bahwa kelompok pemberontak itu sebelumnya mengklaim bahwa perempuan diberikan hak bekerja dengan mengizinkan mereka memiliki pilihan karir "terbatas" di sektor-sektor tertentu, seperti ginekologi.

“Mereka pada akhirnya tidak memenuhi apa yang dibayangkan orang Amerika ketika mereka mengatakan bahwa perempuan akan diizinkan untuk mengenyam pendidikan,” kata Rubin, yang merupakan mantan instruktur studi agama dan teroris untuk unit-unit di Angkatan Laut AS, termasuk tim SEAL.

Rubin juga mengatakan bahwa dia "tidak terlalu berharap" dalam hal wajah perempuan di Afghanistan di masa depan.

Bagaimana dengan penerjemah Afganistan yang tersisa?

Hingga tahun 2001, Taliban dikenal karena penggunaan hukuman mati yang ekstrim, yang menurut mereka diatur oleh hukum Islam.

Kejahatan kecil seperti pencurian secara tradisional dihukum dengan pemotongan tangan, sementara mereka yang ditemukan melakukan perzinahan dirajam sampai mati.

Masih belum jelas apakah Taliban akan melanjutkan penggunaan hukuman publik yang ekstrem, tetapi kelompok itu mengklaim bahwa mantan pasukan keamanan AS dan penerjemah yang terjebak di Afghanistan tidak perlu khawatir.

Mujahid mengatakan amnesti akan diberikan bagi mereka yang memiliki hubungan dengan AS dan negara-negara Barat lainnya.

"Tidak ada yang akan pergi ke rumah mereka untuk bertanya mengapa mereka membantu," katanya kepada wartawan.

Tapi Rubin mengatakan dia tidak percaya posisi ini asli.

"Kami sudah melihat bahwa mereka menggunakan pernyataan publik ini dalam konferensi pers ini, bukan penjelasan yang tulus seperti apa yang akan mereka lakukan, dan lebih sebagai taktik perang asimetris untuk mengalihkan perhatian kami saat mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan, " bantahnya.

Apakah hukum Syariah merupakan ancaman bagi negara-negara Barat?

Rekan senior AEI itu mengatakan hukum Syariah secara keseluruhan tidak menimbulkan ancaman dan menunjukkan fakta bahwa sebagian besar negara berpenduduk Muslim memiliki beberapa parameter hukum berdasarkan keyakinan Islam.

Tetapi Rubin mengatakan interpretasi ketat hukum Syariah yang dianut Taliban memang menimbulkan ancaman, karena memungkinkan terorisme.

"Kami tidak ingin kekacauan politik, dan mereka harus menghormati aturan agama kami," kata juru bicara Taliban, Selasa.

"Beginilah cara dunia bekerja, semua orang menginginkan aturan mereka sendiri. Negara-negara Arab memiliki hukum mereka sendiri, jadi kami mengikuti hukum kami sendiri."

AS, Kanada, dan Uni Eropa mengatakan mereka tidak memiliki rencana untuk mengakui Taliban sebagai badan penguasa baru Afghanistan.