Satgas Covid-19: 25 Provinsi Berhasil Turunkan Kasus Mingguan Covid-19

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat 25 provinsi telah menurunkan jumlah kasus aktif yang dilaporkan secara mingguan.

"Minggu ini terjadi penurunan kasus positif pada 25 provinsi, atau 73% dari seluruh provinsi di Indonesia telah menunjukkan perbaikan kasus positif," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers daring, Kamis (19/8/2021).

Baca Juga: Jabodetabek Masih di Level 4, Satgas Covid-19: 100% Kegiatan Belajar Mengajar Masih Daring

Penurunan kasus tertinggi terjadi di Jawa Barat yang berhasil menurunkan kasus hingga 7.128 kasus dibanding pekan sebelumnya. Kemudian, disusul oleh DKI Jakarta yang menurunkan kasus hingga 5.201 kasus, Jawa Timur 4.407 kasus, Kalimantan Timur 2.959 kasus, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 2.866 kasus.

Tak hanya kasus aktif, Wiku menyampaikan angka kematian serta BOR juga telah menurun dalam kurun waktu 3 hingga 4 minggu terakhir. Di sisi lain, angka kesembuhan terus mengalami peningkatan. "Hal ini tentunya menjadi kabar baik dan semangat bagi kita semua untuk terus berupaya menekan kasus Covid-19, setidaknya mencapai keadaan seperti sebelum lonjakan," ujar Wiku.

Akan tetapi, Wiku berharap kabar baik ini tidak ditanggapi secara berlebihan oleh masyarakat. Pasalnya, laju penularan virus Covid-19 masih terbilang tinggi, terutama di sembilan provinsi yang hingga saat ini masih mengalami kenaikan kasus.

Sembilan provinsi yang dimaksud adalah Jawa Tengah yang meningkat 2.952 kasus, Bali 1.094 kasus, Papua Barat 667 kasus, Kalimantan Tengah 553 kasus, Sulawesi Barat 295 kasus, Aceh 247 kasus, Nusa Tenggara Barat (NTB) 208 kasus, Maluku 187 kasus, dan Jambi 41 kasus.

Menurut Wiku, kenaikan kasus di sembilan provinsi tersebut disebabkan indikator angka kematian, kesembuhan, kasus aktif, keterpakaian tempat tidur, dan persentase pembentukan posko PPKM masih belum baik.

"Ini harus jadi refleksi pemerintah daerah dan masyarakatnya. Adanya penurunan kasus di tingkat nasional tidak serta merta menjadi justifikasi bagi pemda untuk lengah atas keadaan daerahnya masing-masing, pemda harus aktif membaca data," tegas Wiku.