YLKI Desak Pemerintah Bongkar Praktik Mafia Alkes Impor

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah membongkar adanya praktek mafia alat kesehatan (Alkes) impor. Pasalnya, hal tersebut menjadi penyebab rendahnya tracing Covid-19 dan mahalnya harga alat untuk tes PCR dan Swab Antigen.

"Aparat penegak hukum harus memberantas praktek impor Alkes PCR maupun Antigen karena inikan masa pandemi jangan sampai dipolitisir atau pun dibuat ladang bisnis," tegas peneliti YLKI Agus Suyatno saat dihubungi wartawan di Jakarta, (27/8).

Karena itu, lanjut Agus, pemerintah harus segera benahi dan dinvestigasi lebih jauh apakah memang benar ada mafia impor Alkes tersebut.  

"Kalau memang terbukti dan kemudian diberikan pemerintah dan ini ujungnya meresahkan konsumen karena harganya lebih mahal harus ditindak tegas," ucapnya.

Kendati demikian, pemerintah harus mempunyai kemauan politik agar lebih mudah dalam memberantas para mafia Alkes tersebut.

Agus juga menambahkan, seharusnya pemerintah bisa mengembangkan produk anak bangsa agar harga PCR atau pun Antigen agar harganya lebih murah.

"Salah satu solusinya bisa mengembangkan produk anak bangsa yang mungkin lebih bisa murah dan ini tentu saja meringankan beban masyarakat karena akan menjadi kebutuhan masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan nantinya, beragam alat kesehatan dan obat-obatan juga bisa diproduksi di dalam negeri.

“Semua alkes dan obat-obat ini sebanyak mungkin akan dibuat dalam negeri,” ujar Luhut dalam Peluncuran Gernas BBI Pelangi Sulawesi.

Luhut juga mengungkapkan, perputaran yang di Industri kesehatan Indonesia saat ini sangat besar yaitu mencapai Rp 490 triliun. Namun sayangnya, barang-barang di industri kesehatan masih banyak yang impor.

Menurutnya, reformasi industri kesehatan tersebut juga sesuai dengan intruksi Presiden RI Joko Widodo. Sehingga kebutuhan produk kesehatan dapat menggunakan produk obat dan alat kesehatan buatan dalam negeri.

"Ini ada Rp 490 triliun dana di sektor kesehatan dan kebanyakan kita masih impor. Maka Presiden perintahkan untuk produksi dalam negeri diperkuat, sekarang proses berjalan," pungkasnya.