PKS Sebut Ada Kelompok yang Diam-diam Bangun Oligarki, Indikasinya Banyak...

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan saat ini ada pihak yang diam-diam bekerja membangun oligarki. Indikasinya terlihat jelas mulai dari batalnya revisi Undang-Undang Pemilu hingga isu amandemen untuk menambah masa jabatan presiden tiga periode.

Anggota Komisi II DPR ini mengatakan, awal pembahasan RUU Pemilu dengan sejumlah lembaga pemerhati pemilu lancar. Semua fraksi di DPR mendukung kecuali PDIP yang memberikan catatan.

Baca Juga: Ramai Karangan Bunga Dukung Interpelasi Anies, PKS Mengendus: Jangan-jangan...

"Ini wajar, PDIP dari awal tidak ingin ada pemisahan Pilkada, Pileg dan Pilpres. PDIP punya kesatuan ide dengan GBHN. Semua setuju melakukan revisi," kata Mardani dalam diskusi "Menggugat Konsep Open Legacy Policy dalam Putusan MK tentang Presidential Threshold, Minggu (5/9/2021).

Mardani, dalam diskusi yang diselenggarakan Center for Strategic and Indonesian Public Policy (CSIPP) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Mataram itu menceritakan RUU Pemilu kemudian masuk ke Badan Legislasi.

Namun Baleg mengembalikan karena harus direvisi baik dari teknis maupun substansi.Ketika akan dikembalikan ke Baleg, pemerintah berubah pikiran sehingga semua fraksi pendukung pemerintah setuju tidak ada revisi. 

"Akhirnya berhenti tidak ada revisi," jelas Mardani. Usai batalnya revisi UU Pemilu muncul ide untuk merevisi ambang batas pencalonan presiden atau presidensial treshold (PT) seiring open legal policy yang diberikan Mahkamah Konstitusi. 

PKS kemudian mengusulkan PT sebesar 10 persen dari kursi parlemen dan atau 15 persen perolehan suara partai secara nasional. Usulan ini didasari dua kali Pilpres hanya diikuti dua pasang calon yang terbukti membelah masyarakat.

Masyarakat tidak identik dengan politik identitas. Karena sistemnya cuma dua, akhirnya pembelahan paling enak dengan politik identitas.

"Kami usulkan 10 persen karena peluang dapat tiga (pasangan capres) lebih besar, juga akan ada kontestasi ide dan gagasan," terang Mardani.

Mardani memastikan bahwa saat ini banyak parpol yang ingin PT diturunkan untuk kepentingan electoral insentif. Artinya, ketika mengusung calon, parpol pengusung dapat limpahan efek dari calon. Soal isu amandemen, Mardani mengaku peluangnya cukup terbuka. Sebab Komisi II DPR ikut mewacanakan itu.

Dan ke depan yang bisa menggagalkan keinginan membangun oligarki lewat amandemen adalah suara publik. Karena itu Civil Society harus terus bersuara.

"Ketika publik menolak, maka mereka akan berhenti," kata Mardani.Soal siapa pihak yang ingin membangun Oligarki, Mardani tak sebut nama. Ia menyebut bahwa kelompok ini telah berhasil melakukan revisi UU KPK, meloloskan UU Omnibus Law Cipta Kerja, dan kini tidak ingin merevisi besaran PT pada Pilpres 2024.

"Saya tidak mau berprasangka buruk tapi kita tetap hati-hati," terang Mardani.