Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi ucapkan selamat kepada Partai Demokrat saat genap berusia 20 tahun. Jokowi mengakui kiprah Demokrat di panggung politik dan terlibat membantu rakyat menghadapi pandemi Covid-19.
Pernyataan Jokowi itu secara tersirat memang mengesankan hubungan antara Jokowi dan pengurus Demokrat baik-baik saja. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga mengatakan, langkah Jokowi itu juga secara tersurat mengakui, Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) daripada Moeldoko. Baca Juga: Bubar! Kumpul-Kumpul Partai Demokrat Kubu Moeldoko Bubar Jalan!
"Apresiasi Jokowi mengindikasikan respeknya terhadap partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," kata Jamiluddin di Jakarta, Jumat (10/9/2021). Baca Juga: Harta Kekayaan Sandiaga Merosot: Dia Gak Pernah Berhenti Bantuin Orang
Menurut Jamiluddin, respek Jokowi itu memang menimbulkan spekulasi keberpihakannya kepada AHY sebagai ketua umum resmi DPP Demokrat. Jokowi terkesan mengabaikan klaim Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang didaulat segelintir orang menjadi ketua umum Demokrat versi KLB Deli Serdang.
Menurut Jamiluddin, spekulasi itu kiranya logis bila dikaitkan dengan pengakuan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly kepada AHY sebagai ketua umum Demokrat yang legal. Menkumham sebagai perpanjangan tangan penguasa, kata dia, membuat Jokowi mengakui pengurus Demokrat yang resmi.
"Namun dunia politik tidak dapat dicermati dari yang tersurat saja. Hal-hal yang tersirat kerapkali justru bertolak belakang dengan yang tersurat," kata Jamiluddin.
Apalagi, sambung dia, selama ini publik tidak melihat tindakan Jokowi menegur Moeldoko yang terlibat dalam KLB Deli Serdang. Bahkan, Moeldoko menerima dengan senang hati saat didaulat menjadi ketua umum di KLB Deli Serdang.
Kubu Moeldoko juga terus melakukan berbagai upaya hukum. Jamaluddin menyebut, tentu sulit dipahami kalau semua upaya tersebut tidak mendapat restu Moeldoko sebagai orang kepercayaan Jokowi. Tetapi semua sikap dan tindakan Moeldoko itu terkesan didiamkan Jokowi. Tidak ada sanksi apapun yang diberikan Jokowi kepada Moeldoko.
"Jadi, antara yang tersurat dan yang tersirat tampaknya tidak sejalan. Karena itu, masih sulit menyatakan kalau Jokowi lebih berpihak kepada AHY daripada Moeldoko," kata Jamiluddin.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Lestari Ningsih