Pemerintahan Jokowi Disebut Eksploitasi SDA, Irma Suryani: Bohong dan Fitnah!

Kondisi demokrasi di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai menurun. Salah satunya dugaan pemerintah yang dianggap menggunakan buzzer atau pendengung sehingga menurunkan kualitas demokrasi.

Hal ini dibahas dalam acara Perempuan Bicara tvOne dengan tema Mural & Poster Dijegal, Demokrasi Terjungkal. Dalam salah satu sesi terjadi perdebatan sengit antara akademisi sekaligus pengamat politik senior Chusnul Mariyah dengan politikus Nasdem Irma Suryani Chaniago dan pengamat sosial Devie Rahmawati.

Baca Juga: Gempar! Tokoh Ini Teriak: Jokowi Lebih Layak Dipolisikan...

Awalnya, Devie menanggapi pernyataan Chusnul soal riset Universitas Oxford, Inggris terkait keberadaan buzzer yang dipakai pemerintah. Devie membantah karena riset Oxford tidak mengatakan secara gamblang Pemerintah Indonesia menggunakan buzzer.

Menurut dia, justru seorang tokoh politik Amerika Serikat (AS) yang disebut secara definitif dalam riset tersebut. "Lebih baik sekarang, daripada kita lelah mencaci maki, lebih baik kita lelah membangun negeri dengan cara masing-masing," kata Devie dilansir VIVA, Senin (13/9/2021).

Chusnul menanggapi Devie dengan santai. Ia meminta agar lawan diskusinya itu membaca lengkap laporan riset Oxford. Dia bilang kalau pakai tolok ukur dengan merujuk indeks demokrasi di Tanah Air, maka jelas menurun.

"Itu indeksnya turun. Turunnya sampai 15 poin. Itu salah satu dari ukuran kalau kita mau ngomong. Cek aja indeks demokrasi Indonesia," ujar Chusnul.

Dia menyinggung indeks persepsi korupsi Indonesia juga merosot. "Indeks apalagi kalau kita mau ngomong kuantitatif," lanjut Chusnul.

Devie coba memotong penjelasan Chusnul dengan menyinggung sektor kesehatan dan ekonomi yang saat ini menjadi prioritas pemerintah. Kata dia, pemerintah secara perlahan sedang memperbaiki dua sektor tersebut di tengah pandemi Covid-19.

"Kesehatan dan ekonomi mudah-mudahan cukup baik Bu Chusnul. Kita harus bicara prioritas saat ini," kata Devie.

Chusnul tak menanggapi pernyataan Devie. Ia tetap melanjutkan argumennya dari indeks demokrasi, korupsi ke dugaan eksploitasi sumber daya alam di era Pemerintahan Jokowi. Saat bicara, Chusnul disela Devie. Dia pun meminta agar Devie jangan memotong penjelasannya.

"Sebentar Bu Devie. Tidak ada ayat di dalam konstitusi yang memberikan hak kepada presiden untuk memberikan sumber daya alam eksploitasi kepada segelintir manusia," ujar Chusnul.

Chusnul mengatakan, sesuai konstitusi maka pemerintah mesti memperhatikan penghidupan yang layak dan memenuhi hak untuk rakyatnya. Bukan malah untuk warga negara asing seperti China atau Vietnam yang menikmati sumber daya alam di Tanah Air.

"Itu konstitusi kita. Nah, di dalam konteks itu kalau dikatakan human rights civil and political rights. Hak hidup itu tidak boleh dihilangkan. Itu hak hidup," jelas Chusnul.

Chusnul belum selesai ngomong, Devie langsung memotongnya. Ia menyarankan agar Chusnul bisa menyampaikan pernyataan secara arif. Sebab, Pemerintahan Jokowi juga memiliki pencapaian yang baik dan layak diapresiasi.

"Itu bukan suatu yang arif juga. Sesuatu yang baik juga harus diapresiasi," tutur Devie.

"Silakan saja. Saya bilang silakan saja, kalau mau ngomong angka. Saya kasih indeks," jawab Chusnul menimpali Devie.

Usai Devie, giliran Irma Suryani yang mau bicara. Eks Anggota DPR itu menanggapi pernyataan Chusnul soal era Pemerintahan Jokowi yang diduga mengeksploitasi sumber daya alam milik negara.

Dia menyinggung dalam sektor sumber daya alam justru Pemerintahan Jokowi punya prestasi, yaitu mengambil alih Freeport dan Blok Mahakam. "Eh, Freeport diambil oleh pemerintah kita, Jokowi lho. Kemudian, Blok Mahakam diambil lagi oleh pemerintah. Jokowi itu," tutur Irma dengan nada tinggi.

Chusnul merespons dan coba memotong Irma. Dia minta Irma agar membaca dulu soal sejarah Blok Mahakam. "Blok Mahakam baca dulu. Blok Mahakam itu diambil sudah masuk ke undang-undangnya begitu," ujar Chusnul.

"Perjanjiannya memang sudah habis," lanjut mantan Komisioner KPU tersebut.

Irma kemudian melanjutkan lagi bicaranya tanpa merespons argumen yang disampaikan Chusnul. Ia bilang jika ada investasi asing di Tanah Air saat ini mesti menguntungkan Indonesia. "Setiap investasi hari ini di Indonesia itu harus 51 persen itu milik republik," kata Irma.

Dia lalu membantah tegas soal dugaan eksploitasi sumber daya alam era Jokowi yang disampaikan Chusnul. "Jadi, tidak benar ada eksploitasi di Pemerintahan Jokowi, itu sekarang merajalela. Itu bohong dan fitnah!" jelas Irma.

Usai mendengar pernyataan Irma, presenter Balques Manisang coba menyudahi perdebatan tersebut. Ia meminta masing-masing pembicara untuk menyampaikan kalimat yang menggambarkan demokrasi di Indonesia.