Kredit Foto: Instagram/Anies Baswedan
Kader-kader PDIP di DKI terus mengkritisi rencana pelaksanaan balap mobil listrik Formula E. Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Merry Hotma, sebagai salah seorang yang menandatangani usulan Hak Interpelasi, memandang bahwa penyelenggaraan Formula E terkesan dipaksakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Dalam kondisi anggaran yang defisit dan situasi pandemi seperti ini, harusnya gubernur lebih fokus kepada penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi warga DKIm Bukan malah bikin balapan Formula E," ujar Merry, dalam webinar yang dilaksanakan LSM Kadura bertajuk "Quo Vadis Formula E DKI Jakarta", Senin (13/9).
Menurutnya, penyelenggaraan Formula E yang menggunakan APBD DKI Jakarta menyebabkan pos-pos pembangunan lain harus dikurangi. Padahal, APBD DKI Jakarta seharusnya diprioritaskan sepenuhnya untuk kebutuhan dasar warga Jakarta.
Baca Juga: Bakal Segera Kehilangan Panggung Politik, Anies Baswedan Berat Maju Pilpres 2024
Merry tidak keberatan Formula E tetap digelar. Asal tidak menggunakan APBD DKI Jakarta.
"Silakan Formula E jalan, tapi jangan pakai APBD. Uang commitment fee yang dibayarkan kepada Formula E itu bisa untuk membiayai sekolah anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat pandemi Covid-19, bukan malah untuk penyelanggaran balapan yang di beberapa negara sudah menyebabkan kerugian bahkan jauh sebelum adanya pandemi," kata Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.
Merry melanjutkan, DKI Jakarta masih memiliki banyak masalah mendasar yang harus diselesaikan. Seperti banjir, kemacetan, lingkungan hidup, dan pemukiman. Dengan masa jabatan sekitar satu tahun lagi, dia ragu Anies mampu merealisasikan semua janji-janji kampanyenya.
Webinar LSM Kadura ini juga menghadirkan narasumber lain yaitu dari kalangan akademisi/dosen Efriza serta pngamat kebijakan publik dan tata ruang perkotaan Dedy Rachmadi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
