BPS: Hingga Maret 2021, Angka Kemiskinan Jabar Masih di Bawah Nasional

Sampai saat ini data kemiskinan BPS masih menjadi rujukan utama bagi perencanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah maupun stakeholders terkait dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Namun demikian, dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan pada tataran makro maupun mikro, masih ada kesimpangsiuran terkait pemahaman indikator kemiskinan. 

Dyah juga mengungkapkan adanya webinar ini adalah untuk menyosialisasikan indikator statistik yang dihasilkan BPS serta pemanfaatannya, khususnya terkait indikator kemiskinan, serta memberikan gambaran terkait situasi kemiskinan di tengah pandemi Covid-19. 

"Webinar ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan masyarakat terkait indikator kemiskinan, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar dan kesadaran terhadap pentingnya data statistik dalam setiap penentuan suatu kebijakan,"ungkapnya

Adapun Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik,  Ateng Hartono memberikan gambaran umum kemiskinan di level Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). 

"Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan)," pungkasnya.