Bocoran Waktu Interpelasi Anies Baswedan, Rupanya Masih Tertahan di...

Pimpinan DPRD DKI Jakarta diminta untuk segera mengagendekan rapat di Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI terkait kelanjutan penggunaan hak interpelasi Formula E. Sebab, agenda di Bamus harus berdasarkan keputusan pimpinan dewan.

"Justru karena kita sudah tunggu terlalu lama maka kita dorong kepada pimpinan untuk segera membamuskan," kata Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono di Jakarta, Rabu (22/9/2021).

Gembong tidak tahu mengapa pimpinan hingga kini belum juga merespon usulan interpelasi yang disampaikan anggota Fraksi PDIP dan PSI.

Baca Juga: Anak Buah Surya Paloh Kini Berbalik Bela Anies Baswedan, Giring Dibuat Babak Belur

"Ya kita nggak tahu, kan itu kewenangan pimpinan. Cuma kan dulu kita kirim ke sini (pimpinan), sekarang kita tagih kapan mau sampeyan agendakan," katanya.

Gembong mengungkapkan pihaknya juga telah melobi anggota DPRD yang lain untuk ikut menandatangi dukungan interpelasi. Menurut dia, banyak anggota yang pada prinsipnya setuju dengan interpelasi hanya saja mereka menunggu sikap partai.

"Jawaban dari yang kita lakukan pendekatan, jawabannya mereka masih menunggu arahan dari pimpinan partai masing-masing. Tapi dalam diskusi-diskusi yang kita gelar pada prinsipnya mereka oke kok, karena kita hanya mau tanya soal skala prioritas," ungkapnya.

Gembong mengatakan ada banyak anggota dewan yang mendukung penggunaan interpelasi. Sebab, tujuannya hanya untuk menanyakan skala prioritas terkait program pemerintah DKI pada masa pandemi Covid-19.

"Kalau personal banyak (yang dukung interpelasi), tapi sekali lagi ini kan saya katakan ini bukan kelembagaan jadi kita agak sulit untuk bicaranya karena mereka ujungnya (menyampaikan) 'kami masih menunggu arahan dari pimpinan'," ungkapnya.

Baca Juga: Terbongkar Terang Benderang Misi Rahasia 'Jokowi-Prabowo 2024', Ternyata...

Dia memastikan bahwa interpelasi hanya bertujuan untuk menanyakan pilihan menyelenggarakan balap mobil listrik. Sementara pada masa pandemi saat ini, sebaiknya kebijakan difokuskan pada upaya pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat.

"Masa sih dalam situasi seperti ini skala prioritasnya untuk balapan. Kita mau tanya aja kalau itu diangap oleh Pak Gubernur paling rasional, itu jadi skala prioritas, ya kenapa nggak kita dukung. Tapi kan kita mesti diskusi dulu. Dengan diskusi nanti kalau ternyata menguntungkan, bisa datangkan devisa sekian triliun, nggak apa-apa kan kalau gitu. Tapi dalam situasi pandemi ini apa iya (menguntungkan)," katanya.