Bila Pajak Karbon Diterapkan, INDEF Ingatkan Agar Tidak Dibebankan ke Konsumen

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan pajak karbon yang sudah berlansung di beberapa negara di Eropa tidak menutup kemungkinan bisa diterapkan di Indonesia.

“Saya kira ini sangat mungkin pajak karbon ini banyak terutama memang paling banyak di sektor penggunaan bahan bakar dan industri otomotif dan lahan terbakar ini menghasilkan karbon. Mau tidak mau menjadi basis penghitungan terutama klasifikasi mana saja yang memberikan sumbangan terhadap peningkatan karbon di udara,” ujarnya dalam INDEF Talk bertema Potensi Penerimaa Negara di Tengah Pandemi, Minggu (26/9/202).

Baca Juga: Pemerintah Pasang Target Penerimaan Pajak, INDEF: Lebih Sering Melesetnya

Tauhid menegaskan meski hal tersebut dapat diterapkan nantinya agar industri-industri yang memiliki keterkaitan sebagai penghasil karbon tidak membebankan pajak tersebut kepada konsumen. Sebab, saat ini kebijakan tersebut tidak tunggal melainkan juga memerlukan pemberian insentif bagi entitas dunia usaha dengan upaya yang dilakukan untuk mengurangi emisi dengan produksi mobil listrik dengan memberikan insentif.

Karena itu, pajak karbon ini dalam tahap saat ini sudah terdapat kemauan dari proses formulasi, perhitungan, sisi akuntabilitas, dan sebagainya itu memerlukan pembicaraan lebih mendalam. Seperti keterkaitan industri di hulu, manufaktur sampai hilirnya sangat terkait proses menghasilkan karbon.

Saat ini, kata Tauhid, penghasil karbon tertinggi berasal dari industri otomotif yang menggunakan bahan bakar minyak. Keterkaitan tersebut saat ini yang perlu dilihat kembali seberapa jauh terhadap dampak ke bisnis dan konsumsi di tengah masyarakat.

“Tantangannya ini satu peluang bagaimana bisa mendapatkan penerimaan bagus buat lingkungan tapi juga ada proses pembelajaran masyarakat bahwa isu iklim bukan lagi isu masa lalu dan kita hadapi saat ini dan perlu ada upaya turut serta untuk memperbaiki iklim,” pungkasnya.