Fraksi PKS juga menolak, lanjut Ecky, berbagai usaha perluasan cukai yang dapat menambah beban rakyat dan belum ada skema yang jelas. Contohnya, cukai untuk kantong plastik, minuman soda, dan pemanis. Saat ini belum ada skema yang konkrit dari Pemerintah.
Sehingga, dikhawatirkan bahwa justru masyarakat menengah bawah yang akan menanggung beban terbesarnya.
Fraksi PKS juga menyoroti ketidakjelasan dana hasil program plastik berbayar yang dibebankan kepada konsumen akhir sejak tahun 2016 dan kembali digalakkan di tahun 2019, ternyata dikelola langsung oleh masing-masing pengusaha ritel.
"Kami menolak penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 20%, sehingga dikembalikan menjadi 2594 144) ini untuk keadilan perpajakan agar ketimpangan fiskal yang selama ini terjadi bisa semakin dikurangi. Selama ini masyarakat perpendapatan tinggi banyak diuntungkan dengan berbagai kebijakan perpajakan pemerintah, dengan berbagai bentuk insentif dan pengecualian perpajakan," ungkapnya.
"Fraksi PKS mendukung Pemerintah untuk melakukan perlawanan kepada perusahaan/ Wajib Pajak Badan yang melakukan transfer pricing," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
