Letjen Dudung Akhirnya Beberkan Alasannya Copot Baliho Rizieq Shihab, Ternyata...

Pangkostrad Letjen Dudung Abdurachman akhirnya angkat suara terkait aksinya menurunkan sejumlahbaliho pentolanFront Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang dilakukannya saat masih menjabat Pangdam Jaya.

Dudung mengaku, dirinya saat menjabatsaat masih menjabat Pangdam Jaya memang berkonsentrasimengatasi masalah yangberkaitan dengan paham khilafah dan radikal.

Dimana sejumlah kelompok saat itu kerap menggunakan dalil agama untuk kepentingan pribadi dan politik. Untuk itu dirinya memutuskan, membersihkan semua baliho dan yang berkaitan dengan hal itu termasuk baliho bergambarwajah Rizieq Shihab.

Baca Juga: Hari Kesaktian Pancasila, Suara Rizieq Shihab Menggelegar dari Balik Jeruji

"Kegiatan-kegiatan yang di Indonesia, saya lihat sudah mulai dengan adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kepentingan politiknya, kepentingan pribadinya menggunakan dalil-dalil agama. Apapun demonstrasinya, apapun kehendaknya, bahkan menjelek-jelekkan pemerintah ini dengan dalil agama," ujar Dudung, dilansir dari Populis.id, Jumat (1/10/2021).

Dia mengatakan ada pertaruhan besar jika doktrin dari pihak memanfaatkan dalil agama untuk kepentingan politik itu masuk ke masyarakat.

"Melihat fenomena ini saya merasa terpanggil, saya sebagai TNI, hal-hal demikian kita tidak boleh diam, karena cara-cara seperti ini yang sangat berbahaya. Karena kalau sudah doktrin masuk ke dalam masyarakat dengan dalil agama, maka ini akan menjadi pertaruhan yang sangat luar biasa," kata Dudung.

Dudung kemudian menyinggung kelompok yang menggelar kegiatan dengan membawa dalil agama serta memasang baliho yang berisi ajakan jihad. Dudung mengatakan pihaknya beserta jajaran polisi dan Satpol PP kala itu melakukan penertiban.

"Yang terjadi beberapa bulan yang lalu ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa paling benar, merasa yang paling bertakwa, merasa paling beribadah, seakan akan merasa yang paling sempurna. Nah ini yang tidak boleh, seyogyanya kita harus menghargai bagaimana kebijakan pemerintah bagaimana kita berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945," tuturnya.