Peleburan PT Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan Ditolak MK Karena...

Bagaimana tanggapan PT Taspen soal putusan MK tersebut? Dirut PT Taspen, A.N.S. Kosasih mengatakan, sebagai BUMN yang taat hukum, Taspen akan mengikuti putusan MK tersebut.

“Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Putusan perihal Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945 yang memutuskan bahwa Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, bagi kami berimplikasi bahwa Taspen akan tetap melaksanakan tugasnya sebagai pengelola jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara sebagaimana telah dilakukan selama ini,” ujar Kosasih.

Salah satu pemohon dalam Pengujian Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945, Mula Pospos mengatakan, mengapresiasi keputusan MK yang memutuskan pengelolaan Jaminan Sosial ASN tetap berada di tangan PT Taspen.

“Hal ini membahagiakan karena dengan begitu saya mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum atas hak-hak saya (gaji pensiun) setiap bulannya. Saya percaya Taspen adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sangat profesional,” ujarnya.

Pemohon lainnya, Dr. Iman Bastari mengatakan, pihaknya sebagai wakil pemohon sangat bersyukur dan sangat berharap tidak ada lagi dispute atau pertentangan apapun di dalam penyelenggaraan program pensiun bagi ASN dan pejabat negara. Program penyelenggaraan program pensiun bagi ASN dan pejabat negara secara sah dilakukan oleh Taspen.

Sutanto Herujatmiko, yang juga bertindak sebagai pemohon bersyukur, permohonan dikabulkan dan dimenangkan. Kata dia, sebenarnya yang dimenangkan adalah rasa keadilan itu sendiri, karena nilai manfaat yang sudah ada selama ini dapat terdegradasi. “PNS sudah membaktikan dirinya untuk negara, namun jangan sampai ada pihak-pihak yang berpikir untuk menzalimi,” ujarnya.

Hal senada dikatakan pemohon lainnya, Dwi Satriany Unwidjaja. Dia mengucapkan syukur atas putusan MK tersebut. “PNS memang mempunyai karakteristik tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan yang lain serta memang sudah selayaknya pengelolaan jaminan sosial dilakukan oleh Taspen seperti yang sudah dilakukan Taspen selama ini,” katanya

Baca Juga: Catat! Kontak Layanan BPJS Kesehatan Kini Berubah Menjadi 165

Hakim MK periode 2003-2008 dan 2015-2020, Dr. I Dewa Gede Palguna mengatakan, putusan ini telah memberikan kepastian hukum, bukan hanya bagi Taspen, tetapi juga bagi pensiunan dan ASN.

“Dengan putusan ini, tidak ada lagi penafsiran lain yang berbeda dengan penafsiran sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan kata lain, kedua ketentuan dimaksud sudah tidak ada lagi,” tukasnya.