Pemerintah Tegaskan Tak Akan Main-main dengan Wisman di Bali: Tak Pakai Masker Langsung Deportasi!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Henky Manurung mengklaim tak akan bermain-main dengan pembukaan wisata bagi turis asing di Bali. Bila ditemukan wisatawan mancanegara (wisman) yang tak menggunakan masker, ia menegaskan wisman tersebut akan langsung dideportasi.

"Kalau yang bandel tidak mau pakai masker pun langsung deportasi. Cara pulangnya dipikirkan sendiri [oleh wisman], pokoknya diperintahkan dideportasi dari Bali. Kita tidak main-main," kata Henky dalam dialog virtual KPCPEN, Rabu (13/10/2021).

Baca Juga: Sektor Pariwisata Dibuka, Bali Siap Sambut Wisatawan dengan Aturan Ketat

Henky menggarisbawahi penggunaan masker harus diterapkan menjadi kebiasaan baru di masa pandemi yang belum usai. Oleh karena itu, tak ada toleransi bagi pelanggar protokol kesehatan, termasuk bagi wisman.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace menjelaskan Bali telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kedatangan wisman yang akan dimulai sejak esok hari (14/10/2021). Misal, menyediakan 35 hotel karantina untuk wisman, mempercepat vaksinasi bagi masyarakat dengan cakupan sejauh ini telah melebihi 90% untuk dosis kedua, hingga penerapan aplikasi PeduliLindungi di lokasi wisata.

Ace berharap berbagai persiapan tersebut juga dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi wisman yang sudah menyelesaikan karantina selama lima hari.

Kendati demikian, Ace mengatakan akan tetap memantau perkembangan penularan virus Covid-19. Apabila terjadi lonjakan kasus di salah satu titik wisata, maka lokasi tersebut akan ditutup sementara.

"Andai kata ada hal-hal buruk yang terjadi lagi, misalnya, kita akan tutup klaster per klaster dan tidak bisa dikunjungi," pungkasnya.

Sementara itu, pemerintah belum menetapkan daftar negara yang diizinkan masuk ke Bali. Menurut Henky, kabar terakhir yang ia dengar menyebut akan terdapat 18 negara yang termasuk dalam daftar tersebut, namun pembahasan tersebut belum difinalisasi. "Mungkin besok pagi sudah ada daftar negaranya," ujarnya.