Krisis Myanmar Datangkan Solusi dari Malaysia: ASEAN Wajib Pikirkan Kebijakan Non-interferensi

Warta Ekonomi, Kuala Lumpur -

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) harus memikirkan kembali kebijakan non-intervensi selama puluhan tahun dalam urusan negara-negara anggota, di tengah memburuknya krisis hak asasi manusia di Myanmar, kata diplomat tinggi Malaysia, Kamis (21/10/2021).

Melansir Reuters, Blok 10 anggota pada Jumat (22/10/2021) membuat langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengecualikan pemimpin junta Myanmar dari pertemuan puncak regional yang akan datang, karena kurangnya kemajuan dalam rencana perdamaian yang disepakati dengan ASEAN pada bulan April. Seorang tokoh non-politik dari Myanmar akan diundang sebagai gantinya.

Baca Juga: Benarkah ASEAN Kucilkan Junta Myanmar? Ini Faktanya

Keputusan --yang menurut sumber didorong oleh Malaysia, Indonesia, Singapura dan Filipina-- merupakan langkah berani yang langka bagi ASEAN, yang secara tradisional lebih menyukai konsensus dan keterlibatan daripada kritik terhadap negara-negara anggota. Baca selengkapnya

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan ASEAN harus melakukan "penyelidikan jiwa" pada kebijakan non-interferensi, mengingat kondisi yang memburuk di Myanmar, di mana lebih dari 1.000 warga sipil tewas dalam tindakan keras terhadap serangan dan demonstrasi sejak kudeta 1 Februari.

“Saya mengingatkan pertemuan (Jumat) bahwa ASEAN adalah sekitar 10 negara anggota. Meskipun masalah di Myanmar adalah lokal dan nasional, itu berdampak pada kawasan, dan kita juga harus mengakui kekhawatiran sembilan negara anggota lainnya," katanya dalam dialog virtual tentang hak asasi manusia di Myanmar.

"Dan saya juga menyatakan fakta bahwa kita tidak dapat menggunakan prinsip non-intervensi sebagai perisai untuk menghindari masalah yang ditangani," katanya, dalam kritik yang jarang dilakukan oleh menteri luar negeri ASEAN terhadap salah satu bagian paling berharga dari kode blok tersebut. .

Saifuddin mengatakan non-intervensi telah berkontribusi pada ketidakmampuan ASEAN untuk membuat keputusan yang efektif dengan cepat, dan menyarankan langkah menuju kebijakan baru keterlibatan konstruktif atau non-ketidakpedulian.

Seorang juru bicara junta menyalahkan keputusan ASEAN pada "intervensi asing", termasuk oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.