Transisi Energi di Jerman Libatkan Publik Melalui Komisi Batubara

Proses kebijakan transisi energi di Jerman berlangsung dengan melibatkan partisipasi publik dengan dibentukanya Komisi Batubara. Komisi tersebut beranggotakan publik yang memiliki keterkaitan langsung pada proses transisi energi, di antaranya melibatkan lembaga lingkungan, saintis, industri, aliansi bisnis, dan serikat buruh.

“Proses cepat penutupan PLTU batubara diselesaikan dengan masalah yang penting yaitu pengurangan tindakan tersebut dengan mempertimbangkan jumlah kompensasi kepada operator. Ini yang dilakukan dalam proses pengambilan keputusan,” ujar Kepala Unit Kementerian Urusan Ekonomi dan Energi, Jan-Kristof Wellershoff dalam webinar Praktek Penghapusan Penggunaan Batubara di Jerman dan Pelaksanaan Praktis di Australia dalam Mendukung Transisi Energi di Indonesia, Selasa (26/10/2021).

Baca Juga: Transisi Energi Terus Meluas, Dinamika di Setiap Negara Berbeda

Kristof mengatakan Komisi Batubara dibentuk untuk memitigasi dan meminimalisir adanya penolakan masyarakat dengan pengambilan keputusan secara bersama melibatkan representasi publik. Keterlibatan publik dinilainya cukup dominan dengan tidak melibatkan unsur politisi pada komisi tersebut.

Selama 9 bulan kerja secara intensif, Komisi Batubara lebih banyak melakukan kunjungan lapangan terutama di kawasan terdampak tambang batubara. Selain itu juga dilakukan sebanyak 10 kali rapat pleno dengan melibatkan sejumlah pakar.

Hasil kinerja Komisi Batubara tersebut menghasilkan rekomendasi yang dituangkan sebanyak 200 halaman yang diberikan kepada pemerintahan federal Jerman. Secara spesifik, memuat rekomendasi penghentian operasi pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil batubara secara bertahap yakni penghentian kapasitas terpasang 32 GW tahun 2022 disusu 17 GW pada 2025, dan seterusnya.

“Kita lihat apakah rekomendasi Komisi Batubara ini bisa diputuskan oleh politisi melalui kebijakan transisi energi akan menjadi proses penting,” pungkasnya.