Petugas medis melakukan tes usap COVID-19 secara lantatur atau layanan tanpa turun di Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium, Cilandak, Jakarta, Senin (4/1/2021). Pemprov DKI Jakarta memperpanjang PSBB transisi hingga 17 Januari 2021 untuk menekan kasus aktif COVID-19 pascalibur natal dan tahun baru. | Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Barisan relawan Jokowi Mania (Joman) menggugat keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakannya yang mewajibkan PCR bagi penumpang pesawat rute Jawa-Bali.
Menanggapi hal itu, Direktur Ekesekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul memberikan makna terkait gugatan hukum yang dilayangkan kelompok di luar partai yang selama ini dikenal sebagai pendukung atau loyalis Jokowi.
“Ini tandanya pendukung Jokowi seperti Joman ini sudah mulai meninggalkan Jokowi. Karena sudah tahu Jokowi 2 periode dan isu 3 periode sudah tidak laku lagi. Karena kalau mau kritik dengan menggugat kebijakan yang menurut mereka salah, kenapa tidak kebijakan saat periode Jokowi pertama? Kental sekali militansi dukungan politik bersifat instan,” kata Adib dikutip dari RMOL.
Adib menambahkan kewajiban yang mensyaratkan tes PCR saat ini tidak tepat. Karena disaat negara ingin terus membatasi mengantisipasi penyebaran atau pengendalian Covid seiring akses pariwisata sudah mulai dibuka, maka nantinya aturan PCR tersebut tidak hanya diberlakukan bagi penumpang pesawat saja melainkan transportasi lain seperti kereta hingga kendaraan darat lainnya.
"Atau jangan-jangan syarat PCR karena terlalu kuatnya kartel," terangnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
