Pakar Hukum Bongkar Kinerja Rapor Penegakan Hukum di Periode Kedua Jokowi

Menurut dia, jumlah masyarakat yang menilai kondisi penegakan hukum buruk di dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ini angkanya semakin meningkat. Pada bulan September 2019, responden yang menilai penegakan hukum berjalan buruk, jumlahnya 15,1 persen.

"Kalau kita lihat trennya, kondisi penegakan hukum ini cenderung memburuk. Ini penting kita catat garis merah ini dari September 2019 ada 15,1 persen yang menilai kondisi penegakan hukum buruk. Dan, kalau kita lihat 2 tahun berikutnya di September 2021 ini 24,8 persen yang menilai kondisi penegakan hukum kita buruk," jelasnya.

Survei SMRC dilakukan pada 15-21 September 2021. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih sudah menikah ketika survei dilakukan. 

Adapun pemilihan sampel dilakukan secara acak atau multistage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.