Pakar Hukum Bongkar Kinerja Rapor Penegakan Hukum di Periode Kedua Jokowi

Pasalnya, masih ada generasi muda yang akan mewarisi bangsa ini kedepannya. Maka dari itu jangan sampai Indonesia menjadi negara gagal dan hancur.

Dia juga mengingatkan kepada Jokowi apa yang pernah terjadi pada Presiden RI ke 2 Soeharto pada masa akhir kepemimpinannya. Jokowi diminta tidak mendengarkan pembisik-pembisik di sekelilingnya yang memaksakan untuk memperpanjang masa jabat kepemimpinannya.

"Kalau Anda terjebak pada masa akhir periode Pak Harto. Seharusnya Pak Harto tahun 97 tidak maju lagi, tetapi terlalu banyak bisikan yang mengagung-agungkan tanpa beliau mau mendengar orang-orang yang berbicara benar dengan nurani yang baik. Pak Jokowi Anda tidak akan lama akan seperti Pak Harto nanti. Akan turun seperti itu," ujar Nasrullah.

Seperti diketahui, survei Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) pada pertengahan Oktober lalu, menyatakan rapor penegakan hukum di dua tahun pemerintahan Jokowi jilid II ini baik, jumlahnya masih di bawah 50 persen. 

Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas, menyampaikan, sebanyak 44,8 persen responden menilai penegakan hukum di dua tahun pemerintahan Jokowi periode kedua ini baik.

"Kita mencatat ada 44,8 persen warga yang menilai penegakan hukum baik atau sangat baik. Dan, hanya 24,8 persen yang menilai kondisi penegakan hukum kita buruk atau sangat buruk. Dan, 27,2 persen di antaranya menilai sedang-sedang saja," kata Sirojuddin, Selasa 19 Oktober 2021.

Dia menjelaskan, jika dilihat dari survei sebelumnya pada Mei 2021, masyarakat menilai penegakan hukum berjalan baik atau sangat baik jumlahnya 47,2 persen. Namun, pada survei bulan ini, angkanya turun menjadi 44,8 persen.

Sementara, untuk masyarakat yang menilai penegakan hukum berjalan buruk atau sangat buruk pada Mei berjumlah 19,5 persen. Namun, saat survei September 2021, jumlah itu meningkat menjadi 24,8 persen.