China dan Rusia Desak DK PBB Cabut Sanksi Terhadap Korea Utara, Ini Alasannya

'Situasi sulit'

Seorang juru bicara misi AS untuk PBB menolak mengomentari diskusi dewan swasta tetapi menambahkan bahwa semua anggota PBB harus fokus menangani mereka yang melanggar sanksi yang sudah ada.

"Dewan Keamanan telah berulang kali menegaskan bahwa mereka siap untuk mengubah, menangguhkan, atau mencabut tindakan yang mungkin diperlukan sehubungan dengan kepatuhan DPRK," kata juru bicara itu.

“Namun DPRK tidak mengambil langkah untuk memenuhi tuntutan Dewan Keamanan mengenai program nuklir dan rudal balistik yang dilarang.”

Korea Utara secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).

Dewan Keamanan PBB memang sudah mengizinkan pengecualian kemanusiaan.

Seorang penyelidik hak asasi PBB bulan lalu menyerukan agar sanksi dilonggarkan sebagai risiko kelaparan paling rentan di Korea Utara setelah menyelinap lebih dalam ke isolasi selama pandemi COVID-19.