Mujahid 212 Dongkol sama Kebijakan Anies: Ini Konyol, Bisa Jadi Masyarakat Tak Dukung Dia di 2024

Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 212 Damai Hari Lubis menyesali kebijakan terbaru Gubernur Anies Baswedan.

Adapun kebijakan itu yakni wajib uji emisi kendaraan bermotor yang usianya di atas tiga tahun dan kendaraan yang tak lolos uji emisi bakal ditilang jika berani mengaspal di Ibu Kota.

Damai Hari Lubis khawatir jika kebijakan yang dibuat Anies Baswedan ini justru membuat masyarakat menjadi tidak simpati dan berimbas pada dukungan mereka padapentas Pilpres 2024 mendatang.

Baca Juga: Gara-Gara Diam Seribu Bahasa Soal Formula E, Anies Baswedan Dapat Sindiran Telak: Ajang Tak Jelas...

Tak bisa dipungkiri, Anies Baswedan sekarang ini menjadi salah satu kandidat calon presiden paling potensial, namanya sudah menjadi langganan masuk tigabesar di berbagai survei Pilpres.

"Maka dampak dari regulasi Gubernur Anies ini tidak populer jika dihubungkan dengan simpati masyarakat yang akan mendorong dirinya agar maju menjadi Capres di 2024, maka kebijakan konyol ini bisa jadi akan mendegradasi rasa simpati masyarakat atas dirinya," kata Damai kepada Populis.id Senin (08/11/2021).

Tidak hanya berimbas kepada warga Jakarta, Damai menyebut kebijakan ini juga dapat membuat masyarakat d kawasan wilayah penyangga yang setiap hari bolak balik Jakarta menggunakan kendaraanpribadi semakin tak senang dengan orang nomor satu di Jakarta itu.

"Ini akan berimbas politis terutama pada warga DKI dan masyarakat luar kota utamanya masyarakat batas wilayah DKI (Banten dan Jawa Barat ) yang seringmemiliki kepentingan memasuki wilayah DKI," tuturnya.

Untuk itu Damai mendesak agar AniesBaswedan mengevaluasi kembali kebijakannya tersebut sebelum benar-benar diterapkan.

"Apakah kebijakan ini sungguh prioritas ? Hendaknya Gubernur DKI Anies Baswedan perlu serius evaluasi atau menunda kebijakan tak populer ini," tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuat peraturan baru yang mewajibkan uji emisi bagi semua jenis kendaraan bermotor di Ibu Kota.

Aturan ini rencananya dilaksanakan pada 13 November 2021 mendatang. Tujuan dari dibikinnya peraturan tersebut adaah mengatasi polusi udara Jakarta karena gas buang kendaraan bermotor.

Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Baca Juga: Anies Puasa Ngomong Efek Formula E Mau Diacak-acak KPK, Ferdinand: Biasanya Pintar Berkata-kata!

Dalam salinan Pergub yang diterima Populis.id Kamis (02/11/2021) Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mewajibkan uji emisi untuk sepeda motor dan mobil yang usianya sudah tiga tahun ke atas.

Selanjutnya, Anies Baswedan juga bakal memberi sanksi kepada pemilik kendaraan yang tak lolos uji emisi.

Adapun besaran denda yang dikenakan Rp250.000 bagi pelanggar kendaraan roda dua dan Rp 500.000 untuk pelanggar mobil.

Aturan ini juga melaksanakan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur sanksi bagi kendaraan yang gas buangnya tidak memenuhi baku mutu.

"Mobil penumpang perseorangan dan sepeda motor (diberi sanksi tilang tak lolos uji emisi), yang batas usia kendaraannya lebih dari 3 tahun," kata Anies dalam Pergub tersebut.

Maka dari itu, lanjut Anies, setiap pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan uji emisi gas buang dan memenuhi ambang batas emisi. Uji emisi gas buang dilakukan paling sedikit 1 kali dalam satu tahun yang dilaksanakan di tempat uji emisi dan dikerjakan oleh Teknisi Uji Emisi yang ahli.

"Biaya uji emisi gas buang dibebankan kepada pemilik mobil penumpang perseorangan dan sepeda motor," lanjut Anies.