Punya Posisi Strategis, Menkominfo: Presidensi G20 Perkuat Agenda Transformasi Digital

Presidensi G20 Indonesia merupakan momentum yang dapat membawa manfaat ekonomi sekaligus mendorong akselerasi agenda transformasi digital Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menilai Forum G20 sebagai Forum Ekonomi utama global memiliki posisi strategis.

"Karena secara kolektif mewakili sekitar 65 persen penduduk dunia, 79 persen perdagangan global, dan setidaknya 85 persen perekonomian dunia," ujarnya dalam Rapat Streamlining Isu Digital Forum G20 dengan Working Groups dan Engagement Groups yang berlangsung hibrida dari Kantor Kementerian Kominfo, Senin (22/11 2021).

Baca Juga: Kominfo Gelar Pertunjukan Online dan Diskusi Pemanfaatan Medsos, Komisi I DPR Beri Apresiasi

Menteri Johnny menyatakan Presidensi G20 Indonesia diestimasikan dapat membawa manfaat ekonomi selama pelaksanaan G20. Manfaat itu berupa peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 Triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp7,4 Triliun serta pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 orang di berbagai sektor.

"Diperkirakan 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan International Monetary Fund & World Bank Group (IMF-WBG) Annual Meetings 2018 di Bali," tandasnya.

Dalam Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, Kementerian Kominfo akan mengambil peran sebagai pengampu persiapan substansi dan penyelenggaraan Digital Economy Working Group (DEWG).

"Indonesia berkesempatan menjadi pemimpin pertama DEWG setelah sebelumnya dielevasi dari status Task Force pada Presidensi Italia tahun 2021. Kementerian Kominfo selaku pengampu DEWG menyambut baik amanat ini dan mendorong terciptanya diskusi lintas sektor, termasuk dengan seluruh working groups dan engagement groups, baik yang berada di bawah Sherpa Track maupun Finance Track G20," jelas Menkominfo.

Perkuat Agenda Transformasi Digital

Menurut Menteri Johnny, isu digital telah melekat erat di berbagai sektor. Menkominfo menegaskan penyelenggaraan Presidensi G20 dapat mendorong agenda transformasi digital di Indonesia.

"Kami melihat bahwa penyelenggaraan Presidensi G20 dapat mendorong agenda transformasi digital di Indonesia, antara lain mengadvokasi agenda dan kepentingan Indonesia termasuk mewujudkan fair level playing field antara negara maju dan berkembang," jelasnya.

Selain itu, Presidensi G20 juga akan memiliki manfaat bagi pelaku industri serta inovasi teknologi digital di Indonesia. "Menjadi melting pot bagi pelaku industri dan regulator lintas sektor untuk melakukan optimalisasi teknologi digital dan showcasing potensi, inovasi, dan kreativitas Indonesia dalam pemanfaatan teknologi digital," tutur Menteri Johnny.

Bahkan, peningkatan status Digital Economy Task Force (DETF) menjadi DEWG membuka peluang bagi Indonesia menjadi pemimpin pembahasan kebijakan ekonomi digital global.

"Elevasi DETF menjadi DEWG memberi kesempatan bagi Indonesia untuk memimpin diskusi pembahasan kebijakan ekonomi digital global dengan komitmen antar negara anggota G20 yang lebih kuat," tegas Menteri Johnny.

Menkominfo menyatakan posisi G20 cukup signifikan dalam isu kebijakan pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, G20 merupakan salah satu forum efektif untuk membangun konsensus di isu pemanfaatan teknologi digital di hampir seluruh kegiatan ekonomi di dunia.

"Konsensus yang tercipta pada sidang G20 dapat menghasilkan arah kebijakan bersama (common direction) di berbagai isu teknologi digital," tegasnya.

Menkominfo menegaskan ruang diskusi dalam DEWG terbuka untuk semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Menteri Johnny mengajak semua pihak untuk memanfaatkan DEWG untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat agenda transformasi digital Indonesia.

"Tidak hanya antarpemerintah namun juga dengan pemangku kepentingan lain seperti ahli, pelaku industri, dan sebagainya. Kementerian Kominfo mendorong terciptanya diskusi dan kerja sama lintas sektor, baik dengan working groups maupun engagement groups dalam pembahasan isu digital, untuk memperkuat agenda transformasi digital Indonesia," tegasnya.

Menkominfo menegaskan ruang diskusi dalam DEWG terbuka untuk semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Menteri Johnny mengajak semua pihak untuk memanfaatkan DEWG untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat agenda transformasi digital Indonesia.

"Tidak hanya antarpemerintah namun juga dengan pemangku kepentingan lain seperti ahli, pelaku industri, dan sebagainya. Kementerian Kominfo mendorong terciptanya diskusi dan kerja sama lintas sektor, baik dengan working groups maupun engagement groups dalam pembahasan isu digital, untuk memperkuat agenda transformasi digital Indonesia," tegasnya.

Menurut Menkominfo peningkatan status DETF menjadi DEWG juga akan memberikan legitimasi dan kepastian institusional yang lebih bersifat kukuh dan konsisten.

"Sehingga diskusi yang berkaitan dengan topik ekonomi digital dapat terus terjaga progresif. Pembahasan yang ada pun dapat berlangsung secara keberlanjutan karena karakteristik DEWG yang lebih permanen jika dibandingkan dengan DETF," jelasnya.

Menteri Johnny mengharapkan melalui DEWG, pembahasan isu digital dapat berlangsung lintas industri dan sektor. Sehingga akan dapat memfasilitasi upaya kolaborasi, koordinasi, dan pemutakhiran kebijakan pemanfaatan teknologi digital termasuk dalam konteks pelayanan publik.

"Tidak hanya itu, DEWG juga dapat menjadi forum untuk mengawal pelaksanaan kebijakan dan komitmen terkait isu ekonomi digital yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya," ujarnya.

Tiga Isu Prioritas

Dalam DEWG, Kementerian Kominfo akan membahas tiga isu prioritas. Pertama, Konektivitas dan Pemulihan PascaCovid-19 (Connectivity and Post- Covid-19 Recovery).

Pembahasan mengenai konektivitas dan pemulihan menurut Menkominfo akan diarahkan agar dapat mendukung ekspansi kegiatan ekonomi untuk pemulihan pascapandemi. 

"(Hal itu diwujudkan) melalui (1) pembahasan konsep dan pemahaman bersama terkait konektivitas digital, (2) peningkatan G20 Innovation League menjadi G20 Innovation Network, dan (3) pembuatan antologi praktik terbaik (best practice) isu keamanan digital sebagai prasyarat keberlangsungan kegiatan usaha," jelasnya.

Isu prioritas kedua berkaitan dengan Literasi Digital dan Keterampilan Digital (Digital Skills and Digital Literacy). Menurut Menteri Johnny, fokus isu ini berkaitan dengan  pengembangan peningkatan kesiapan masyarakat dalam kegiatan ekonomi digital.

Hal itu dilakukan melalui (1) penyiapan G20 Toolkit for Measuring Digital Skills, (2) pembuatan antologi dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi kaum rentan (vulnerable groups), serta (3) penyusunan antologi kerangka kerja regulasi dan best practice yang mendukung peningkatan kecakapan dan literasi digital lanjutan.

Ketiga, isu prioritas Arus Data Lintas Batas Negara (Cross Border Data Flow and Data Free Flow with Trust) yang mendorong pembahasan tata kelola arus data lintas batas. Menurut Menteri Johnny pembahasan dilakukan untuk melanjutkan diskusi mengenai (1) definisi “trust” dalam Data Free Flow with Trust dan (2) prinsip arus data lintas batas yang disampaikan di Presidensi G20 Arab Saudi yaitu lawfulness, fairness, transparency, and reciprocity, serta mendorong penyusunan (3) rekomendasi kebijakan untuk penggunaan identitas digital.

Sinergitas Pengampu

Menurut Menkominfo, isu dalam tiga prioritas presidensi G20 Indonesia di masing-masing Working Group (WG) dan Engagement Group (EG) G20 telah disusun ke dalam tiga klaster, yaitu Global Health, Transformasi Ekonomi Digital, dan Transisi Energi,

Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo mengidentifikasi potensi irisan berbagai isu prioritas di masing-masing working group dan engagement group terkait isu digital yang dibahas dalam DEWG.

"Koordinasi antar-working groups dan engagement groups sangat penting dalam memastikan streamlining isu digital pada Presidensi G20 Indonesia," tegasnya.

Pertemuan kali ini, menurut Menkominfo ditujukan untuk mengidentifikasi potensi irisan isu digital lintas WG dan EG. Hasil dari diskusi diharapkan dapat menjadi subject-for-discussion, sebagai referensi awal pemetaan kebutuhan koordinasi yang perlu didorong lebih lanjut.

"Mengingat isu Digital Economy memiliki aspek multi dimensi yang dapat beririsan dengan isu-isu lainnya, Kementerian Kominfo mendorong agar sinergi antar Kementerian dan Lembaga yang menjadi pengampu pada seluruh working groups dan engagement groups dapat semakin ditingkatkan," tandasnya.

Menteri Johnny mengajak pemangku kepentingan untuk menyepakati streamlining isu digital. Hal itu ditujukan agar dapat membuka serta mengawal berbagai diskusi dan koordinasi lanjutan lain berkaitan dengan pembahasan isu digital.

"Semoga rapat hari ini dapat menjadi tonggak semangat utama bagi suksesnya Indonesia dalam mendorong dan menavigasikan kompas pembahasan isu transformasi digital nasional maupun global demi mewujudkan Indonesia yang makin terkoneksi, makin digital, dan makin maju!" ungkapnya.

Dalam acara itu, Menteri Johnny didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba; Dirjen SDPPI, Ismail; dan Direktur Utama BAKTI, Anang Latif. Hadir pula Staf Khusus Menkominfo Bidang SDM dan Digital, Dedy Permadi; Direktur Ekonomi Digital, I Nyoman Adhiarna; serta Direktur Pemberdayaan Informatika, Bonnie Pudjianto.

Sementara secara virtual hadir Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam  Kemenko Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi; Duta Besar Indonesia untuk PBB, H.E. Dian Triansyah Djani; Deputi Bidang Informasi dan Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mochamad Hadiyana dan Kepala Badan Litbang SDM Kominfo, Hary Budhiarto;.

Dari mitra industri hadir Presiden Director PT XL Axiata Tbk, Dian Siswarini, Direktur & Chief Strategic Transformation Information Officer XL Axiata, Yessie D. Yosetya; Co-Chair of Youth20 Indonesia 2022, Gracia Paramitha; dan Chair L20, Rekson Silaban.