Buntut Kasus Asusila Santri, Jabar Bakal Bentuk Dewan Pengawas Pesantren

Warta Ekonomi, Bandung -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan membentuk Dewan Pengawas Pesantren (DPP) dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari Kementerian Agama, kiai, sampai ormas Islam.

Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar)  Ruzhanul Ulum mengatakan,  DPP akan dibentuk melalui anggaran APBD Provinsi sebagai wujud komitmen Pemda Provinsi Jabar.

Baca Juga: Kabar Baik! Ada Bus Gratis ke Tiga Objek Wisata di Jabar

“Bukan berarti kami tidak percaya, tapi kami dengan penuh rasa taqdim (mendahulukan) atas nama pemerintah, demi kebaikan bersama, dan sebagai langkah kami akan membuat DPP yang tergabung dalam Majelis Masyayikh,” kata Uu kepada wartawan di Bandung, Selasa (14/12/2021).

Selain DPP, Tim Layak Santri pum harus  menjadi prioritas. Tim tersebut nantinya  bersiaga di masing-masing pondok pesantren (ponpes) guna memastikan sarana dan prasarana ponpes layak dan mumpuni dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

“Karena tidak menutup kemungkinan, kalau sarana dan prasarana tidak layak, maka takut ada hal-hal negatif dari kejadian-kejadian yang sudah,” ujarnya.

Menurutnya, rencana strategis ini akan dibahas dan diputuskan bersama perwakilan dari setiap kabupaten/kota di Jabar. Dijadwalkan, rapat pembahasan dan keputusan rencana strategis ini akan digelar pada pekan ini di Gedung Sate, Kota Bandung.

“Minimal  Rabu besok (15/12), kita akan mengundang utusan dari 27 kota/kabupaten di Jabar ke Gedung Sate untuk membicarakan masalah ini, sehingga kami tidak membuat keputusan sendiri, tetapi hasil kebersamaan dan kesepakatan dengan para kiai, termasuk di dalamnya kolaborasi dengan Kementerian Agama dan MUI Provinsi Jabar,” jelasnya.

Untuk itu, Uu yang juga Panglima Santri Jabar ini meminta masyarakat, khususnya para orang tua yang anaknya menjadi santri di ponpes-ponpes, agar tidak terbawa stigma negatif akibat kasus pemerkosaan santriwati di Kota Bandung.